Home »

Jawa

Jawa

Dirjen Perhubungan Darat: Permenhub 108 Tidak Ada Masalah dan Tetap Dijalankan

Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 terkait angkutan sewa khusus tidak dalam trayek yang juga mengatur taksi online akan tetap dijalankan.

Dirjen Perhubungan Darat: Permenhub 108 Tidak Ada Masalah dan Tetap Dijalankan
TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, saat memberikan keterangan kepada awak media terkait persiapan lebaran, Senin (14/5/2018), usai acara Program Padat Karya di Desa Pandean, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terkait taksi online akan tetap dijalankan meski mendapatkan penolakan dari para pelaku jasa angkutan taksi online.

Kementerian Perhubungan pun akan membuat peraturan turunan melalui Peraturan Dirjen.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi, mengatakan, Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 terkait angkutan sewa khusus tidak dalam trayek yang juga mengatur taksi online akan tetap dijalankan.

Menurutnya, tidak ada permasalahan pada regulasi yang juga mengatur taksi online tersebut.

Regulasi tersebut tidak akan dirubah karena sudah sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

"Tidak ada perubahan pada PM 108, karena itu turunan dan sesuai referensi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tidak ada permasalahan di situ. kalau masyaarkat tidak setuju dengan SIM, silahkan, karena itu turunan dari undang-undang tersebut," kata Budi Setyadi, Senin (14/5/2018) lalu, saat membuka padat karya di Desa Pandean, Ngablak, Kabupaten Magelang.

Budi mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali bertemu dengan pihak-pihak terkait seperti dari aliansi angkutan online, pihak Organda, sampai mendatangkan pakar guna membahas PM 108 tersebut.

Menurutnya, peraturan itu tidak ada perubahan.

Pihaknya kini tengah merencanakan untuk membuat peraturan turunan yakni Peraturan Dirjen yang akan mengatur lebih detil PM 108.

Beberapa yang akan dimasukkan dalam regulasi itu adalah kuota, tarif batas atas dan batas bawah, kerja sama dan batas wilayah operasi.

"Sekarang kita rencanakan peraturan dirjennya, ada beberapa isu yang kita sampaikan, kuota satu propinsi. Terkait tarif, selama ini perusahanaan taksi online juga menentukan tarif batas atas dan batas bawah. regroupment, kerja samanya, dan batas wilayah operasi. Kita diskusikan yang terkait tadi dan kita buat peraturan dirjennya," kata Budi.

Lanjut Budi, pihaknya berupaya mengakomodir semua pihak dalam peraturan tersebut.

Harapannya saat sudah selesai, resistensi akan berkurang.

"Saya mencoba mengakomodir semua yang terkait, sehingga jika selesai, resistensi itu berkurang, namanya sebuah peraturan ada yang setuju dan tidak," pungkasnya.(*)

Penulis: rfk
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help