Gunungkidul

Selama Ramadan, Pemkab Gunungkidul Potong Jam Kerja ASN

Pemotongan jam kerja saat bulan suci Ramadan tidak akan berpengaruh kepada kinerja dari pemerintahan.

Selama Ramadan, Pemkab Gunungkidul Potong Jam Kerja ASN
internet
Pemkab Gunungkidul

Laporan Calon Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengingatkan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap melayani masyarakat meski dalam keadaan puasa.

Pemerintah pusat pun telah memberikan kebijakan berupa pemotongan jam kerja ASN untuk bulan Ramadan.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Sigit Purwanto mengatakan untuk hari pertama bulan Ramadan ASN tidak ada yang terlambat, serta hari jam kerja ASN sudah dikurangi.

"Di lingkup BKPPD tidak ada yang terlambat, kami tadi melakukan apel pagi dan dihadiri oleh semua ASN yang bertugas, hari ini jam kerja sudah dikurangi," terangnya saat dihubungi Tribunjogja.com, Kamis (17/5/2018).

Ia menegaskan jika pemotongan jam kerja saat bulan suci Ramadan tidak akan berpengaruh kepada kinerja dari pemerintahan.

"Kami berharap kepada ASN/PNS tetap bekerja seperti biasanya agar kinerja pemerintahan tetap berjalan lancar," jelasnya.

Pemkab Gunungkidul pun sudah menerima Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor: B.335/M.KT.02/2018 tertanggal 8 Mei 2018, telah menetapkan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri pada bulan Ramadhan 1439H/2018M.

Pemerintah kabupaten Gunungkidul mengeluarkan surat edaran bupati terkait hal itu.

"Untuk menindak lanjuti peraturan menteri tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui bupati telah mengeluarkan surat edaran bupati, kebijakan itu berlaku mulai hari ini," jelasnya.

Ia mengatakan rata-rata pengurangan jam kerja selama satu minggu adalah 5 jam.

"Untuk ASN masuk pada pukul 07.30 WIB, lalu istirahat pukul 12.00-12.30, dan pulang pukul 14.30," terangnya.

Ia mengatakan telah mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada para ASN, dan akan tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja ASN sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal.

"Pengawasan akan tetap dilakukan, tidak ada alasan untuk mengurangi kinerja pelayanan," terangnya.(*)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help