Kota Yogyakarta

Ini Jam Layanan Publik di Kota Yogya Selama Ramadan

Jumlah jam kerja bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah 32,5 jam per minggu baik yang melaksanakan 5 hari kerja maupun 6 hari kerja.

Ini Jam Layanan Publik di Kota Yogya Selama Ramadan
TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Sebuah pengumuman perubahan jam pelayanan kepada masyarakat selama Ramadan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemkot Yogyakarta yang merupakan penyelenggara pelayanan langsung kepada masyarakat, diminta untuk mengumumkan perubahan jam pelayanan kepada masyarakat selama Ramadan 1439 H/2018.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Titik Sulastri yang kemudian diteruskan dalam bentuk Surat Edaran (SE) nomor 451/1710/SE/2018 tentang Seruan Menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 1439H/2018 M kepada masing-masing OPD, Rabu (16/5/2018).

"Terkait pengaturan jam kerja, berdasarkan SE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 336 Tahun 2018 tentang Penetapan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri pada Bulan Ramadan, maka jumlah jam kerja bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah 32,5 jam per minggu baik yang
melaksanakan 5 hari kerja maupun 6 hari kerja," urainya.

Titik menuturkan bahwa jam kerja bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan lima hari kerja
selama Ramadan telah diatur.

Senin-Kamis pukul 07.30-14.45 serta Jumat pukul 07.30-11.00.

Sementara itu bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 6 hari kerja, maka jam kerja selama Ramadan adalah Senin sampai Kamis dan Sabtu pukul 07.30-15.00 sedangkan Jumat  pukul 07.30-12.30.

"Bagi yang melaksanakan sistem piket dan shift diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja agar tidak mengganggu pemberian pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Ia juga menuturkan, selain terkait jam kerja, untuk menciptakan suasana yang kondusif selama Ramadan, Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berwenang diminta untuk melaksanakan penertiban aktivitas tempat-tempat hiburan/permainan, hotel, restoran, toko/warung dan lain-lain sehingga tercipta suasana kondusif dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. (*)
 

Penulis: kur
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved