Gunungkidul

Perlu Konsolidasi Cepat Terkait Peraturan Dana Desa

Perlu konsolidasi yang cepat antara Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, sampai peraturan bupati terkait regulasi dana desa yang problematis

Perlu Konsolidasi Cepat Terkait Peraturan Dana Desa
TRIBUNJOGJA.COM / Wisang Seto
IRE saat berdiskusi dengan kepala desa di Gunungkidul. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (15/5/2018) di balai desa Logandeng. 

Laporan Calon Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Perlu konsolidasi yang cepat antara Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, sampai peraturan bupati terkait regulasi dana desa yang problematis.

Hal tersebut diungkapkan oleh peneliti IRE, Arie Sujito setelah acara diskusi bertemakan Praktik-Praktik penggunaan dana desa, Selasa (15/5/2018) di Balai desa Logandeng, Playen, Gunungkidul.

"Jangan sampai regulasi bawah mendistorsi regulasi yang diatasnya, sederhana tidak masalah asalkan akuntabel," terang Arie.

Untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat terkait dana desa Ia menjelaskan sangat dibutuhkan transparansi dalam pengelolaan dana desa, akses untuk memperoleh pengolahan dana desa juga harus dibuka.

Baca: Dinkes Gunungkidul Dorong Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Kesehatan

"Desa harus tahu apa yang direncanakan programnya, perkuat partisipasi masyarakat, forum musyawarah dihidupkan sehingga dapat mengontrol penggunaan dana desa," ucapnya.

Selanjutnya ia mengatakan jangan hanya menaruh curiga terhadap pihak desa tetapi juga harus mampu mengajak masyarakat untuk mengontrol penggunaanya.

"Saat ini teknologi sudah berkembang, masyarakat tidak repot untuk mengontrolnya, tinggal laporkan saja jika ada indikasi penyelewengan," jelasnya.

Sementara itu Kepala Desa Banyusoca, Sutiono menuturkan regulasi terkait dengan dana desa masih sering menjadi problem pihak pemerintahan desa, pemerintah pusat tidak melihat potensi dan kondisi desa serta desa kurang diberi kewenangan.

Baca: Paguyuban Kepala Desa di Gunungkidul Sayangkan Penurunan Dana Desa

"Saat ini desa seperti dibelenggu karena regulasi, sebenarnya untuk mengelola dana desa tidak sulit, kelemahannya pusat tidak melihat potensi desa-desa, dengan demikian kemandirian desa akan terkikis," ujarnya.

Selanjutnya ia mencontohkan kegiatan Padat karya Tunai ada syarat dari pusat yang harus dipenuhi oleh desa dan syarat tersebut disamaratakan secara nasional.

Hal tersebut bertentangan dengan UU Desa menurutnya.

"Setiap desa mempunyai potensi masing-masing, jika ini berlangsung terus menerus yang awalnya memberdayakan malah bisa mengikis gotong royong ," jelasnya.

Ia berharap ke depannya agar penggunaan dana desa dikembalikan kembali ke desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga kontrol, karena desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Masyarakatkan ada lembaga, pengawas BPD dan sebagainya. Sehingga desa benar-benar diberdayakan," tutupnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help