Hukum

PT KAI Menilai Gugatan Eks Pedagang Sarkem kabur

Sidang Eks pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Manunggal Karsa saat ini masih dalam agenda jawaban.

PT KAI Menilai Gugatan Eks Pedagang Sarkem kabur
TRIBUNJOGJA.COM / Christi Mahatma
Sidang gugatan eks Pedagang Sarkem di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kamis (3/5/2018). 

Laporan Calon reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM,YOGYA- Kasus gugatan eks Pedagang Pasar Kembang masih terus bergulir.

Sidang Eks pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Manunggal Karsa saat ini masih dalam agenda jawaban.

Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dipimpin oleh Hakim Ketua Budi Prasetyo.

Pengacara Eks Pedagang Pasar Kembang, Anasa Wijaya mengatakan akan mendiskusikan lebih lanjut terkait jawaban dari PT KAI, Keraton Yogyakarta, dan Pemerintah Kota dan Disperindag.

"Terkait dengan jawaban nanti kami akan diskusikan lebih lanjut. Nanti terkait gugatan yang kabur dan lainnya akan kami sampaikan di replik," kata Anasa.

Anasa menjelaskan jawaban yang diberikan PT KAI dan Keraton Yogyakarta kurang mendetail, hanya pada pokoknya saja.

Jawaban pun hampir senada.

"Kalau PT KAI menolak karena harusnya yang mengadili PTUN dan gugatan yang kabur. Sementara dari pihak Keraton menolak karena tidak memiliki hubungan hukum dan gugatan yang kabur, sama dengan PT KAI. Jadi gugatannya kabur, mau menggugat soal penggusuran atau soal suratnya," jelas Anasa.

Menurutnya jawaban atas gugatan dari turut tergugat Pemerintah Kota (pemkot) dan Disperindag jauh lebih rinci.

Dalam jawabannya keberatan yang diajukan terkait dengan nama pedagang yang tidak terdaftar dan ada nama pedagang yang masa berlaku KBP sudah habis.

"Lalu poin selanjutnya menjelaskan kalau dengan dihapuskannya pasar kembang, berarti penghabusan status pedagang. Lalu juga pembayaran pajak itu termasuk dalam kewajiban dari pedagang," lanjutnya.

Menanggapi jawaban tersebut, Nanik eks Pedagang Pasar Kembang mengatakan pasar tradisional tidak dilindungi oleh pemerintah.

Menurutnya tidak menutup kemungkinan penggusuran akan dilakukan pada pasar tradisional yang lain.

"Ya brarti kalau begitu kan pemerintah tidak melindungi pasar tradisional. Bisa saja besok pasar lain digusur, nasibnya seperti kami. Kami itu sama seperti pedagang pasar lain, KBP kami masih aktif, " kata pemilik kios no 85 tersebut. (*)

Penulis: Christi Mahatma Wardhani
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved