Home »

DIY

DIY

Sekda DIY Anggap Usulan Menteri ESDM Cukup Logis

Menurutnya, upaya itu, merupakan bentuk keberpihakan pada 125 ribu kepala rumah tangga di DIY

Sekda DIY Anggap Usulan Menteri ESDM Cukup Logis
Tribun Jogja/ Rizki Halim
Sekda DIY, Gatot Saptadi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Ignasius Jonan untuk melakukan penghematan 2 persen dari total APBD DIY, guna dialokasikan sebagai biaya sambung listrik warga tidak mampu, disambut baik oleh Pemda DIY.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi, mengatakan bahwa hal tersebut sangat mungkin dilakukan.

Menurutnya, upaya itu, merupakan bentuk keberpihakan pada 125 ribu kepala rumah tangga di DIY, yang tidak sanggup membayar biaya sambung listrik sebesar Rp 1,3 juta.

"Tergantung kebijakan, kalau hitung-hitungannya, atau problem utamanya adalah masyarakat tidak mampu untuk biaya sambung (listrik), ya itu sangat mungkin sekali," katanya.

Karena itu, Gatot menuturkan, usulan Menteri ESDM tersebut, bisa dijadikan sebagai masukan, untuk membuat kebijakan, dalam penyusunan anggaran.

Pasalnya, Gatot menilai, kalau apa yang diutarakan Jonan itu, memang cukup logis dan bisa saja direalisasikan.

Baca: Becak Listrik Kopi Ini Hasil Kreasi Mantan Sekda DIY

"Logis kan? Sederhana sekali, 2 persen dari Rp 5 trliun. Apalagi, itu juga merupakan pola yang kita lakukan untuk tangani masalah lain, seperti misalnya kemiskinan. Jadi, tidak hanya listrik ya, untuk kemiskinan (penghematan) berapa persen, itu ada," tuturnya.

Akan tetapi, saat ditanya penghematan akan diterapkan di bidang mana saja, Gatot mengaku, untuk saat ini, belum bisa memastikan.

Menurutnya, hal tersebut, merupakan masalah teknis.

"Terlalu teknis itu. Tapi, intinya sangat mungkin lah, 2 persen itu sangat kecil sekali, dibandingkan total biaya (dari APBD DIY 2018) untuk pembangunan," ungkapnya.

Akan tetapi, Gatot tidak bisa serta merta menerapkannya secara langsung.

Pasalnya, jikalau nanti masukan tersebut dijadikan kebijakan eksekutif, berarti harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan kalangan legislatif, atau dalam hal ini, DPRD DIY.

"Komunikasi dengan parlemen tetap harus dilakukan. Kalau sama-sama oke, ya bagus, wong itu uang negara kok," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: aka
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help