Bisnis

Disperindag DIY Sosialisasikan BPSK

Dengan berdirinya BPSK diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen

Disperindag DIY Sosialisasikan BPSK
ist
Dwi Priyono dari Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) saat menjelaskan tentang UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam acara sosialisasi BPSK DIY, Selasa (17/4/2018). 

Laporan Calon Reporter Tribun Jogja Yosef Leon Pinsker

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dalam rangka penyambutan hari konsumen nasional (Harkonas) 2018 yang jatuh pada tanggal 20 April mendatang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) DI Yogyakarta melakukan sosialisasi tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di ruang rapat Parang Parikesit Disperindag DIY, Selasa (17/4/2018).

Acara yang dihadiri oleh Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Yogyakarta ini sebelumnya juga dilakukan di beberapa tempat, yaitu di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul dan Kecamatan Piyungan, Bantul.

Dalam sambutannya Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Yuna Pancawati mengatakan dengan berdirinya BPSK diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar.

Baca: Dewan Konsumen di Tiongkok Temukan Bahan Berbahaya di Phone Case 5 Merek Ponsel Ternama

"Mengingat masih sedikitnya konsumen Indonesia terutama DIY yang mengetahui haknya sebagai konsumen tersebut dilindungi oleh UU, maka diharapkan seluruh pemangku kepentingan terutama BPSK dapat menghayati serta berperan aktif dalam mewujudkan konsumen yang cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab," jelasnya.

Sementara Tachruri SH, anggota BPSK periode 2013-2018 menganjurkan para konsumen yang merasa tidak puas atas haknya yang tidak terpenuhi untuk langsung mengadu ke BPSK.

"Nanti bapak atau ibu cukup menyerahkan bukti pembelian yang bisa dijadikan dasar untuk pengaduan, terutama KTP, syukur-syukur ada barang atau sesuatu yang bisa dibuktikan untuk mengadukan," ujarnya.

Baca: Kenalkan Jumputan ke Masyarakat, Disperindag DIY Gelar Jumputan On The Street

Kemudian lanjutnya BPSK lewat pihak panitera akan terlebih dahulu menyampaikan kepada majelis apakah pengaduan konsumen tersebut layak untuk ditindaklanjuti atau manjadi kewenangan BPSK atau tidak.

"Setelah proses itu berjalan, nanti dua atau tiga minggu konsumen dan pelaku usaha akan dipanggil dan terkait biaya tidak dikenakan sepeserpun. Kita juga dibatasi waktu selama 21 hari, jadi sederhana, murah dan singkat," jelasnya.

Turut juga hadir sebagai narasumber dari Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), Dwi Priyono, yang membahas seputar UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen baik mengenai hak konsumen, hak pelaku usaha dan juga penyelesaian sengketa konsumen. (tribunjogja.com)

Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help