Kota Yogyakarta

Menutup Akses Informasi Publik Dapat Dipidana

Masyarakat yang merasa dipersulit untuk mengakses data publik mengajukan gugatan melalui Komisi Informasi DIY.

Menutup Akses Informasi Publik Dapat Dipidana
TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Pihak Komisi Informasi DIY ketika memberikan keterangan pers, Senin (16/4/2018). 

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Masyarakat yang merasa dipersulit untuk mengakses data publik, baik di tingkat desa maupun pemerintahan kabupaten/kota hingga provinsi bisa mengajukan gugatan melalui Komisi Informasi DIY.

Ketua Komisi Informasi DIY, Hazwan Iskandar Jaya mengatakan bahwa dokumen apapun sepanjang bukan dikecualikan seperti yang tertera dalam pasal 17 yakni terkait keamanan negara, dokumen privat, dokumen pribadi, persaingan tidak sehat, dan sebagainya boleh diakses publik.

"Boleh diakses termasuk anggaran, MoU, segala jenis perizinan, dan sebagainya," ungkapnya dalam Jumpa Pers di Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Senin (16/4/2018).

Ia mengungkapkan bahwa senketa yang masuk pada 2017 sebanyak 8.

Hazwan menjelaskan bahwa sebenarnya yang datang dan melakukan konsultasi ke Komisi Informasi cukup banyak.

"Tapi dari advokasi yang kita lakukan dan penjelasan yang kita berikan ke mereka, mereka bisa mengatasi sendiri," tambahnya.

Baca: Komisi Informasi Daerah DIY Gelar Refleksi Keterbukaan Informasi Publik di DIY

Ia menuturkan, kasus pertanahan di DIY menjadi catatan khusus mengingat yang melakukan permohonan adalah orang yang memiliki kepentingan terkait informasi pertanahan.

"Misal di Desa Trirenggo Bantul, pemohon sudah lama meminta informasi. Ia juga sudah lima kali meminta melalui pengacara namun tidak bisa tembus dengan pihak desa. Kemudian masuk sengketa ke kami. Ternyata bisa melalui mediasi tanpa persidangan," bebernya.

Melalui mediasi tersebut, lanjutnya, pihaknya berusaha meyakinkan desa bahwa informasi pertanahan memang menjadi kewajiban desa.

Adapun pemohon meminta informasi tersebut untuk urusan bagi waris.

"Selain pertanahan, ada juga yang menyangkut anggaran. Tapi itu soal Bandara Kulonprogo, anggarannya di pusat kami tidak bisa mengakses. Kalau anggaran ada di Provinsi, kami bisa," ungkapnya.

Hazwan menerangkan, terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengandung ketentuan pidana.

Baca: Ngeri ! Begini Cara Kerja Suntik Mati Terhadap Para Terpidana Mati

Salah satunya tertera dalam Pasal 52 yang berbunyi Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sementara itu, Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi DIY, Suharnanik Listiana menjelaskan bahwa pada tahun 2016, dari 17 kasus sebanyak 78 persen kasus senketa terjadi di desa.

"Kalau OPD hanya sedikit," ucapnya.

Walaupun undang-undang tersebut sudah terbit sejak 2008, namun pihaknya baru turun ke desa dan masyarakat psda dua tahun terakhir.

"Banyak desa yang tidak tertarik dan menganggap ini sebagai beban tambahan mereka bila sampai ketahuan anggarannya. Padahal anggaran merupakan salah satu informasi berkala yang bila tidak diumumkan ke masyarakat bisa digugat," urainya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: kur
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved