Kota Yogyakarta

Menutup Akses Informasi Publik Dapat Dipidana

Masyarakat yang merasa dipersulit untuk mengakses data publik mengajukan gugatan melalui Komisi Informasi DIY.

Menutup Akses Informasi Publik Dapat Dipidana
TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Pihak Komisi Informasi DIY ketika memberikan keterangan pers, Senin (16/4/2018). 

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Masyarakat yang merasa dipersulit untuk mengakses data publik, baik di tingkat desa maupun pemerintahan kabupaten/kota hingga provinsi bisa mengajukan gugatan melalui Komisi Informasi DIY.

Ketua Komisi Informasi DIY, Hazwan Iskandar Jaya mengatakan bahwa dokumen apapun sepanjang bukan dikecualikan seperti yang tertera dalam pasal 17 yakni terkait keamanan negara, dokumen privat, dokumen pribadi, persaingan tidak sehat, dan sebagainya boleh diakses publik.

"Boleh diakses termasuk anggaran, MoU, segala jenis perizinan, dan sebagainya," ungkapnya dalam Jumpa Pers di Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Senin (16/4/2018).

Ia mengungkapkan bahwa senketa yang masuk pada 2017 sebanyak 8.

Hazwan menjelaskan bahwa sebenarnya yang datang dan melakukan konsultasi ke Komisi Informasi cukup banyak.

"Tapi dari advokasi yang kita lakukan dan penjelasan yang kita berikan ke mereka, mereka bisa mengatasi sendiri," tambahnya.

Baca: Komisi Informasi Daerah DIY Gelar Refleksi Keterbukaan Informasi Publik di DIY

Ia menuturkan, kasus pertanahan di DIY menjadi catatan khusus mengingat yang melakukan permohonan adalah orang yang memiliki kepentingan terkait informasi pertanahan.

"Misal di Desa Trirenggo Bantul, pemohon sudah lama meminta informasi. Ia juga sudah lima kali meminta melalui pengacara namun tidak bisa tembus dengan pihak desa. Kemudian masuk sengketa ke kami. Ternyata bisa melalui mediasi tanpa persidangan," bebernya.

Halaman
12
Penulis: kur
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help