Pemilu 2019

Larang Mantan Napi Korupsi Ikut Pileg, KPU Sebut Tidak Salahi Undang-undang

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tetap menegaskan rencana larangan mantan napi kasus korupsi ikut pemilu legislatif tidak melanggar UU Pemilu.

Larang Mantan Napi Korupsi Ikut Pileg, KPU Sebut Tidak Salahi Undang-undang
KOMPAS.com/ MOH NADLIR
Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan ketika ditemui di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (26/2/2018). 

TRIBUNJOGJA.COM - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tetap menegaskan rencana larangan mantan napi kasus korupsi ikut pemilu legislatif tidak melanggar UU Pemilu.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengungkapkan rencana itu menurutnya tidak melanggar ketentuan yang ada di UU nomor 7 tahun 2017.

Untuk iru, KPU akan tetap melaksanakan rencana tersebut dengan mengaturnya lewat Peraturan KPU.

Menurut Wahyu, korupsi merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa.

Sehingga, KPU perlu mengatur pelarangan tersebut secara lebih tegas melalui peraturan KPU (PKPU) .

"Kami memahami bahwa dalam UU yang dimaksud kejahatan luar biasa itu adalah kejahatan seksual terhadap anak dan narkoba tetapi kita memandang pula bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang daya rusaknya luar biasa. Sehingga KPU memperluas tafsir," ujar Wahyu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

 "Yang semula hanya dua poin yaitu kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba, kami perluas dengan satu norma lagi yaitu korupsi," tuturnya.

Baca: Merasa Tidak Dapat Ganti Rugi yang Wajar, Warga Kemadang Layangkan Gugatan

Selain itu, Wahyu mengatakan pihaknya memiliki kewenangan untuk menafsirkan suatu ketentuan dalam UU kemudian mengaturnya di PKPU.

Ia mencontohkan saat KPU mengatur soal aksesibilitas pemilu bagi kelompok-kelompok rentan atau penyandang difabel.

Halaman
123
Editor: has
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help