Kota Yogyakarta

Angka Kemiskinan Kota Yogya di Bawah DIY

Kota Yogyakarta memiliki masalah terkait kemiskinan dan ketimpangan pendapatan atau gini ratio.

Angka Kemiskinan Kota Yogya di Bawah DIY
TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Parampara Praja ketika melakukan diskusi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kota Yogyakarta memiliki masalah terkait kemiskinan dan ketimpangan pendapatan atau gini ratio.

Anggota Parampara Praja bidang Perekonomain, Edy Suwandi Hamid mengatakan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta berada di bawah DIY namun untuk ketimpangan berada di atas DIY.

"Angka kemiskinan relatif kecil. Walau begitu masih banyak juga dan permasalahan terkait kemiskinan belum selesai," ujarnya pada saat Diskusi Parampara Praja dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, di Ruang Bima Balaikota Yogyakarta, Jumat (13/4/2018).

Selanjutnya terkait ketimpangan, Edy Suwandi menilai bahwa harus segera dilakukan perlakuan khusus.

Karakteristik ketimpangan di perkotaan memang lebih tinggi dari pada ketimpangan yang ada di pedesaan.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Edy Muhammad menjelaskan bahwa pihaknya mencermati sebaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) paling tinggi berada di Kecamatan Gondomanan.

"Sementara untuk yang terendah berada di Kraton, Pakualaman, Kotagede, dan Ngampilan," bebernya.

Edy Muhammad menjelaskan, Kraton dan Pakualaman merupakan destinasi wisata namun memiliki PDRB yang rendah.

Ia pun sedang mengupayakan bagaimana agar uang wisatawan yang berkunjung ke sana mengendap ke wilayah tersebut sehingga mampu mengkatrol PDRB.

"Harus diteliti lebih lanjut kenapa tidak mengendap di sana padahal kunjungan wisatawan di dua kecamatan tersebut sangat tinggi," urainya.

Sementara itu, angka kemiskinan yang diamati melalui jaminan perlindungan sosial yakni Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang paling tinggi berada di Mergangsan, Tegalrejo, Umbulharjo dan Gondokusuman.

"Pemkot mengurangi beban hidup masyarakat miskin mulai dari segi kesehatan. Tidak boleh ada warga tidak mampu yang tidak boleh berobat atau tidak mendapatkan akses kesehatan," ungkapnya.

Edy Muhammad menambahkan, terkait cakupan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta ia menuturkan bahwa sudah mencapai 96 persen.(*)

Penulis: kur
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help