Biaya Persiapan PTSL Dibebankan Masyarakat

Biaya persiapan PTSL meliputi penyiapan dokumen, pengadaan pathok dan materai, serta biaya operasional.

Biaya Persiapan PTSL Dibebankan Masyarakat
TRIBUNJOGJA.COM / Pradito Rida Pertana
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wakil Wali Kota Heroe Poerwadi menjelaskan bahwa pemerintah daerah mendukung kebijakan pusat terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Bentuk dukungan tersebut adalah menerbitkan peraturan walikota (Perwal) terkait tata cara dan mekanisme PTSL di Kota Yogyakarta.

"Ada tanggung jawab pemerintah untuk pembiayaannya dan juga ada dana yang dari masyarakat," jelasnya, saat jumpa pers di ruang kerjanya, Rabu (14/3/2018).

Dana persiapan tersebut, lanjutnya, yang menentukan adalah dari masyarakat sendiri.

Para pemohon membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang khusus menangani tahap persiapan pendaftaran bidang tanah.

"Dana dikelola masyarakat. Mereka yang menentukan besarannya berapa. Nanti kalau perlu tambahan, dibantu subsidi silang dari masyarakat," ujarnya.

Heroe menambahkan, tak jarang selama ini program pemerintah terhambat oleh status kepemilikan tanah yang tidak jelas.

"Misalakan mau membantu memperbaiki rumah, tapi tidak bisa karena tidak tahu itu tanahnya siapa," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Hari Setya Wacana menjelaskan Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan PTSL, ada instruksi yang mengamanahkan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendukung pelaksanaan PTSL dengan mengatur, menetapkan, dan atau menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan PTSL di desa/kelurahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

"Pembiayaan PTSL dibebankan kepada APBN, kecuali untuk biaya persiapan. Biaya persiapan dibebankan pada masyarakat pemohon PTSL," ungkapnya.

Hari menerangkan, biaya persiapan PTSL meliputi penyiapan dokumen, pengadaan pathok dan materai, serta biaya operasional.

"Kelompok masyarakat menentukan biaya persiapan PTSL yang dituangkan ke dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya). Selanjutnya, menyepakati biaya yang harus ditanggung pemohon dan semua proses tersebut dituangkan dalam berita acara," jelasnya.

Ia menambahkan, biaya persiapan PTSL yang telah dikumpulkan oleh kelompok masyarakat sebelum berlakunya Perwal, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pemohon melalui musyawarah kelompok masyarakat yang dituangkan ke dalam berita acara.(*)
 

Penulis: kur
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help