Citizen Journalism

Sekjen BPK: Medsos Tak Boleh jadi Ajang Sebarkan Hoax

Era digital dan tren meningkatnya penggunaan media sosial memang melahirkan konsekuensi-konsekuensi pada kerja-kerja kehumasan di BPK

Sekjen BPK: Medsos Tak Boleh jadi Ajang Sebarkan Hoax
Shinta PS/BPK Sulawesi Barat
Sebagian peserta dari kantor perwakilan BPK se-Indonesia yang mengikuti Rapat Koordinasi Humas BPK RI di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin (12/3/2018) 

TRIBUNJOGJA.COM - Meningkatnya penggunaan media sosial saat ini membutuhkan kecerdasan dan sikap bijak agar komunikasi yang efektif dan produktif tetap bisa tercipta.

"Jangan sampai media sosial yang ada malah menjadi ajang menyebar hoax ataupun fake news yang justru berbuah negatif pada pribadi, lembaga, dan utamanya pada masyarakat," kata Sekjen BPK Hendar Ristriawan di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin (12/03) kemarin.

Hendar mengatakan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Humas BPK Tahun 2018.

Acara bertema “Optimalisasi Media Sosial dan Komunikasi Efektif pada Humas BPK di Era Digital” tersebut diikuti para pelaksana tugas kehumasan di BPK, mulai dari kantor pusat hingga kantor-kantor perwakilan yang tersebar di setiap provinsi.

Di hadapan para peserta, Sekjen BPK Hendar Ristriawan mengatakan, pada era digital yang juga sering disebut era big data, Humas BPK harus memiliki pusat data yang lengkap dan akurat.

Database yang ada tersebut tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat internal lembaga, namun juga hal-hal di luar lembaga yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BPK.

“Data dan informasi yang ada itu juga harus mudah diakses oleh para penggunanya, sebab era digital selalu menuntut respons yang tepat dan cepat,” kata Sekjen.

Rapat Koordinasi Humas BPK RI yang diikuti peserta dari kantor perwakilan BPK se-Indonesia di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin (12/3/2018)
Rapat Koordinasi Humas BPK RI yang diikuti peserta dari kantor perwakilan BPK se-Indonesia di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin (12/3/2018) (Shinta PS/BPK Sulawesi Barat)

Sebelumnya, saat menyampaikan laporannya, Ketua Panitia yang juga Kepala Biro Humas BPK RI, R Yudi Ramdan mengatakan, tema ‘Optimalisasi Media Sosial dan Komunikasi Efektif pada Humas BPK di Era Digital’ sangat relevan karena era digital dan tren meningkatnya penggunaan media sosial memang melahirkan konsekuensi-konsekuensi pada kerja-kerja kehumasan di BPK.

“Perubahan zaman dan perkembangan teknologi menuntut para pelaksana humas di BPK untuk mengadopsi pemahaman, nilai-nilai, serta cara kerja yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman,” kata Yudi.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Henri Subiakto menjelaskan, bahwa maraknya penggunaan media sosial di Indonesia telah berdampak pada munculnya fenomena yang sering disebut sebagai “echo chambers’ atau 'ruang tertutup untuk memproduksi gema'.

Menurut lelaki yang juga Guru Besar di FISIP Unair ini, echo chambers adalah fenomena ketika pengguna media sosial yang berada di lingkungan pertemanan mempunyai pemikiran serupa.

Pikiran yang dilontarkan segera mendapat dukungan dari rekan dan terus berulang hingga dia seolah percaya bahwa inilah fakta yang terjadi.

“Media sosial menyatukan orang-orang sepaham menjadi kelompok yang saling membenarkan, sekaligus menciptakan segregasi berdasarkan pandangan dan emosi,” kata Henri Subiakto.

Rakor kehumasan merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan oleh BPK. Selain sebagai ajang pertemuan dan koordinasi, rakor kehumasan juga menjadi ruang peningkatan pemahaman para peserta tentang tugas-tugas kehumasan.

Dalam Rakor Kehumasan tahun 2018, selain menghadirkan Staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Henri Subiakto, hadir pula Dosen Ilmu Komunikasi UGM Gilang Desti Parahita, serta praktisi media Krisna S. Sumargo. (Setyawan/Staf Humas BPK RI)

Editor: iwanoganapriansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved