Ini Tanggapan Golkar soal Pernyataan Ketua KPK tentang Adanya Potensi Peserta Pilkada Jadi Tersangka

Kader akan diberhentikan dari kepengurusan apabila terlibat kasus narkotik, korupsi, dan pidana lainnya.

Ini Tanggapan Golkar soal Pernyataan Ketua KPK tentang Adanya Potensi Peserta Pilkada Jadi Tersangka
Tribunnews.com
Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru menggantikan Setya Novanto melalui rapat pleno DPP Partai Golkar, Rabu (13/12/2017) malam. 

TRIBUNJOGJA.COM - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terkait kuatnya potensi calon kepala daerah menjadi tersangka korupsi.

Airlangga mengatakan sudah mengumpulkan kader-kader partai untuk menandatangani pakta integritas demi menghindari tindakan yang berpotensi menjadi tindak korupsi.

"Tidak bisa berkomentar banyak karena itu kan baru satu statement. Kami sudah mengumpulkan kader partai Golkar dalam artian ke depan kita harus utamakan integritas, kami mendukung pemerintahan yang bersih," ucap Airlangga saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018).

Menteri Perindustrian ini menerangkan poin integritas Partai Golkar yaitu tidak melakukan tindakan transaksional atas nama partai atau jabatan yang dipercayakan.

Kader akan diberhentikan dari kepengurusan apabila terlibat kasus narkotik, korupsi, dan pidana lainnya.

Airlangga menjelaskan sistem rekrutmen kader partai Golkar memerhatikan integritas, kredibilitas dan elektibilitas.

"Ya tentu calon yang paling penting, selain mempunyai kredibilitas tertentu, elaktibilitas menjadi pertimbangan utama," kata Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengapresiasi KPK yang tidak mengumumkan nama sebelum ada putusan yang final dan mengikat.

"Sebetulnya kita apresiasi pernyataan ketua KPK, beliau tidak mengumumkan kalau belum ada bukti yang kuat. Dia baru menyebutkan 90% dari beberapa artinya KPK hati-hati dalam mengumumkan. Kita apresiasi KPK karena menghormati proses (pilkada)," tutur Ace.

Anggota Komisi II DPR RI itu menganggap pernyata Agus sebagai peringatan untuk para calon kepala daerah untuk berhati-hati dalam proses pelaksanaan pilkada agar tidak melakukan tindak korupsi.

"Partai Golkar sebelum diwarning KPK, lebih dahulu mewarning kader-kadernya yang akan jadi calon kepala daerah agar tidak melakukan tindakan korupsi," pungkas Ace.

Editor: ribut raharjo
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help