Gugatan Handoko ke Gubernur dan BPN DIY Ditolak Majelis Hakim

Bertempat di ruang chandra Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, sidang terkait pembacaan putusan gugatan tersebut dimulai

Gugatan Handoko ke Gubernur dan BPN DIY Ditolak Majelis Hakim
TRIBUNJOGJA.COM / Pradito Rida
Suasana pembacaan putusan sidang gugatan kepemilikam tanah wni non pribumi di ruang chandra, Pengadilan Negeri Yogyakarta. Nampak penggugat yakni handoko sendirian di sisi kiri dan pihak tergugat di sebelah kanan, Selasa (20/2/2018). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Pradito Rida Pertana

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kasus kepemilikan tanah di DIY yang diajukan Hondoko (35), warga Tamansiswa kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY memasuki babak akhir usai 16 persidangan yang telah bergulir sejak akhir tahun lalu.

Bertempat di ruang chandra Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, sidang terkait pembacaan putusan gugatan tersebut dimulai sekitar jam 11 pagi dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Adapun dalam sidang yang dipimpin hakim ketua P. Cokro Hendro Mukti, SH memutuskan untuk menggugurkan gugatan yang dilayangkan oleh Handoko.

"Memutuskan menolak gugatan penggugat, dan diharapkan membayar biaya perkara yang ditaksir Rp 407 ribu. Pihak yang tidak puas bisa ajukan banding dengan batas waktu 14 hari. Sidang perdata dengan nomor perkara 132 selesai dan ditutup," ujar hakim ketua diikuti ketukan palu sebagai simbol keabsahan putusan, Selasa (20/2/2018).

Sebelum pembacaan putusan tersebut, majelis hakim menjelaskan bahwa gugatan yang dilayangkan kepada tergugat 1 dan 2 tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

Menurutnya, bahwa sebelum berlakunya Undang-undang (UU) No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka instruksi dari segi ketatanegaraan merupakan peraturan perundang-undangan.

Baca: 60 Bidang Tanah Hak Milik di Grogol 9 Masuk Zona Inti Gumuk Pasir

Akan tetapi, setelah berlakunya UU tersebut maka instruksi Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. K898/I/A-/1975 pada tanggal 5 Maret 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi bukan lagi merupakan peraturan perundang-undangan.

Lanjutnya, di dalam pasal 11 disebutkan bahwa jenis peraturan perundangang-undangan antara lain meliuti Undang-undang dasar 1925, Ketetapan MPR, peraturan pemerintah, peraturan presiden, UU dari pemerintah pengganti UU, peraturan provinsi dan Peraturan Daerah baik Kabupaten dan Kota.

Halaman
123
Penulis: rid
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help