Potensi kebocoran Pajak Reklame di KOta Yogyakarta Sekitar Rp953 Juta

Potensi kerugian pajak reklame di Kota Yogyakarta mencapai Rp953 juta.

Potensi kebocoran Pajak Reklame di KOta Yogyakarta Sekitar Rp953 Juta
Tribunjogja/ Ahmad Syarifudin
Ketua Forpi Yogyakarta, fx Harry Cahyo, didampingi anggota Forpi, baharudin Kamba menunjukan contoh reklame tak berizin di simpang empat Gramedia, Rabu (14/02/2018) 

Laporan Reporter Tribunjogja.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNJOGJA.COM - Maraknya reklame yang tersebar di setiap sudut Kota Yogyakarta tanpa  izin membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta tidak maksimal.

Dari data yang diungkapkan Forum Pemantau Independen (Forpi) kota Yogyakarta, hanya ada 51 papan reklame yang mengantongi izin dari 271 papan reklame yang ada.

"Artinya ada 220 papan reklame yang tidak memiliki izin dan dibiarkan berdiri," ujar Ketua Forpi Yogyakarta, Fx Harry Cahyo, ketika melakukan pemantauan papan reklame di simpang empat Gramedia, Rabu (14/02/2018)

Baca: Forpi Yogya Tuding Tiga Reklame Besar di Simpang Empat Gramedia Melanggar dan Tak Berizin

Dalam pemantauan papan iklan reklame di simpang empat Gramedia ini, Forpi Yogya melakukan pengecekan langsung pada tiang-tiang reklame guna memastikan ada dan tidaknya stiker dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

Hasilnya, Forpi Yogya mengaku tidak menemukan stiker itu.

Artinya iklan reklame di simpang empat Gramedia tidak memiliki izin.

Ditambahkan anggota Forpi Yogya, Baharudin Kamba mengatakan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Januari 2017 terdapat 11 item temuan.

Salah satu temuan BPK ini soal maraknya papan reklame di kota Yogyakarta uang tidak memiliki izin, sehingga merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Yogyakarta.

"Potensi kerugian Pemerintah kota Yogyakarta dari reklame yang tidak membayar pajak capai sebesar Rp 953.2 juta dengan titik sampel di 13 titik reklame," ujar dia.

Sebab itu, pihaknya mengaku mengingatkan dan mendesak kepada pemerintah kota (Pemkot) Yogyakarta untuk menindak tegas melalui surat peringatan (SP) 1 hingga SP 3 yang dilayangkan Satpol PP kepada pihak-pihak terkait.

"Jika tetap membandel, tindakan tegas harus dilakukan dengan cara dibongkar. Supaya ada efek jera," paparnya.

"Jangan sampai ada kesan Pemkot melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi. Reklame yang kecil ditindak tapi yang besar dibiarkan. Pemkot harus menjaga roh integritasnya," tegas dia. (tribunjogja)

Penulis: Ahmad Syarifudin
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help