Home »

DIY

» Sleman

Perubahan UU MD3, Jalan Lahir Kesewenang-wenangan DPR

Pengesahan perubahan UU no 17 tahun 2014 oleh DPP banyak mendapat kritikan dari LSM.

Perubahan UU MD3, Jalan Lahir Kesewenang-wenangan DPR
Tribun Jogja/ Tantowi Alwi
Fariz Fachryan, Hifdzil Alim, Zaenur Rohman, para peneliti PUKAT Korupsi UGM saat menggelar konferensi pers di kantor PUKAT Korupsi UGM, Rabu (14/2/2018) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Tantowi Alwi

TRIBUNJOGJA.COM  - Zaenur Rohman, Peneliti Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi UGM mengatakan, disahkannya perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi hambatan baru dalam agenda pemberantasan korupsi.

Salah satunya terkait fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Kritik Zaenur Rohman mengacu pada Pasal 122 huruf k UU MD3.

Bunyi pasal itu, MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

"Ketentuan di dalam pasal 122 huruf k sangat jelas akan menutup pintu kritis masyarakat terhadap DPR, karena pengertian merendahkan tidak memiliki ukuran yang jelas," kata Zaenur Rohman saat konferensi pers di Kantor PUKAT Korupsi UGM, Rabu (14/2/2018).

Menurutnya, melalui pasal ini, anggota DPR bisa memidanakan siapa saja yang dianggap merendahkan DPR atau pribadinya.

Namun, pemidanaan itu harus melalui MKD.

"Hal ini mengancam kebebasan berpendapat, mengancam kontrol masyarakat terhadap DPR, orang akan takut terhadap lembaga legislatif, yang terbukti korup, banyak masalah, minim prestasi, dan permasalahan yang mendera lembaga legislasi. Ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi," kata Zaenur.

Selanjutnya, tentang izin pemeriksaan anggota DPR, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya harus mendapatkan persetujuan tertulis presiden.

Halaman
12
Penulis: Tantowi Alwi
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help