Cegah Terlibat Politik dan Tidak Netral, Media Sosial ASN di Gunungkidul akan Diawasi

Pengawasan yang dilakukan bahkan sampai media sosial milik ASN tersebut

Cegah Terlibat Politik dan Tidak Netral, Media Sosial ASN di Gunungkidul akan Diawasi
internet
Pemkab Gunungkidul

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Memasuki tahun politik, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diminta untuk tetap bersikap netral.

Mereka dilarang terlibat dalam kegiatan yang bersifat politik atau mengkampanyekan calon tertentu kepada masyarakat baik di kehidupan nyata maupun di sosial media.

Kepala Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunungkidul, Edy Suseno, mengatakan, kegiatan ASN akan diawasi

Pengawasan yang dilakukan bahkan sampai media sosial milik ASN tersebut. Hal ini untuk memastikan para abdi negara tersebut tidak terlibat kegiatan politik apapun.

Baca: Belum Semua ASN di Gunungkidul Bayarkan Zakat

"Pengawasan hingga media sosial ini untuk memastikan para ASN agar bersikap netral. Mereka tidak melakukan hal yang dilarang dengan berkegiatan politik atau terlibat partai, atau mengajak masyarakat untuk mendukung calon tertentu," ujar Edy, Rabu (14/2/2018).

Edy mengatakan akan ada tim khusus yang dibentuk dalam pengawasan tersebut. Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun dapat melakukan tugas pengawasan tersebut.

"Kami juga meminta kepada masyarakat jika ada indikasi ASN yang melakukan gerakan politik, di kehidupan masyarakat atau sosial media, kami ingin mereka laporkan agar dapat ditindaklanjut," ujarnya.

Baca: Dugaan Pungli Sertifikat Prona Muncul di Desa Selang di Gunungkidul

Lanjut Edy, pengawasan ini dilakukan setelah pada Pilpres atau Pilkada terdahulu, masih ada ASN yang terlibat politik praktis dan dukung mendukung calon tertentu.

"Pemilu sebelumnya kami menemukan indikasi adanya 2 oknum ASN terlibat politik praktis serta dukung mendukung calon. Kepada yang bersangkutan telah dilakukan pemanggilan dan dilakukan klarifikasi.

Oleh karena itu, Edy mengatakan, netralitas ASN ini sudah jelas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Sanksi berat pun akan menunggu jika diketahui tidak netral.

"Pemecatan dapat diberikan kepada setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Oleh karena itu kami himbau untuk berhati-hati dalam bermedia sosial," ujarnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: rfk
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help