Home »

DIY

Hasil Evaluasi SAKIP, Pemda DIY Tertinggi di Wilayah III

Ngarsa Dalem menilai, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpinnya, capaian akuntabilitas merupakan sebuah parameter

Hasil Evaluasi SAKIP, Pemda DIY Tertinggi di Wilayah III
TRIBUNJOGJA.COM / Azka Ramadhan
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Asman Abnur, setelah mengantongi predikat A, dalam hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah III tahun 2017, di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Selasa (13/2). 

Lebih lanjut, Sri Sultan menuturkan, saat ini, Pemda DIY telah mengembangkan sistem e-planning, e-budgeting dan e-monev, guna mendorong terwujudnya kebijakan program follow result dan money follow program, serta
money follow priority.

"Sasaran pembangunan harus bisa diturunkan ke dalam program prirotas dan dukungan penganggaran yang berkorelasi terhadap pencapaian hasil, melalui logika casceding," tuturnya.

Baca: Pemda DIY akan Hibahkan Lima Kendaraan untuk Si Thole

Menurutnya, langkah strategis juga telah ditempuh, dengan melakukan sejumlah rasionalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak langsung mendukung terhadap pencapaian outcame, seperti penghematan terhadap sejumlah belanja birokrasi.

"Kami juga mengurangi jumlah rapat-rapat dan intensitas perjalanan dinas luar daerah. Begitu juga dengan jumlah kegiatan, dari 3.150 pada tahun 2013, menjadi 854 pada tahun 2017," ungkapnya.

"Sehingga, dengan jumlah kegiatan yang lebih sedikit, diharapkan menjadi lebih fockus, span of control-nya lebih baik, menggeser belanja birokrasi ke belanja masyarakat, serta untuk memberikan daya ungkit investasi," imbuh Ngarsa Dalem.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Tavip Agus Riyanto, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang direalisasikan pihaknya pada 2017 silam, mencapai Rp 30 miliar, dengan total ABPD DIY tahun lalu sebesar Rp 5 triliun.

"Banyak kegiatan yang kami kurangi secara bertahap, dalam kurun waktu 2013, sampai 2017. Dengan jumlah yang lebih sedikit, harapannya lebih fokus, pengawasan pun jadi lebih mudah," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: aka
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help