Dugaan Pungli Sertifikat Prona Muncul di Desa Selang di Gunungkidul

Penghasilannya dari petani dan berjualan barang bekas tak cukup untuk membayarnya.

Dugaan Pungli Sertifikat Prona Muncul di Desa Selang di Gunungkidul
internet
ilustrasi 

Salah seorang anggota yang enggan disebut namanya mengaku telah mendapatkan laporan warga akan adanya dugaan pungutan tersebut.

"Kami masih akan berkoordinasi membahas informasi yang meresahkan warga desa Selang," ujarnya.

Baca: Terkait Kasus Pungli, Ditreskrimsus Polda DIY Sudah Panggil 5 Saksi

Sementara itu Kepala Desa Selang Wardoyo, menampik adanya pungutan liar di Desa Selang.

Dikatakannya, desa tidak melakukan pungutan untuk pelayanan sertifikat tanah melalui Prona.

"Kami tidak pernah memungut apa pun untuk pengurusan sertifikat ini. Bahkan Pemdes juga menganggarkan dana melalui APBDes untuk pemberian honor petugas," ujarnya.

Wardoyo mengatakan, warga kerap bingung dalam kepengurusan sertifikat tanah.

Untuk pendaftaran tidak dikenakan biaya, namun bisa terdapat biaya lain seperti pajak yang harus dibayarkan.

"Lain-lain seperti pajak BPHTB yang harus dibayar wajib pajak sendiri. Selain itu juga PPH dan PPAT. Kalau yang di atas Rp 1juta itu pajak, BPHTB. Kemudian untuk PPAT Rp 125 ribu. Semua dibayar pemohon," tuturnya.

Wardoyo pun meminta kepada masyarakat agar dapat memahami prosedur kepengurusan sertifikat tanah. Hal ini karena banyak prosedur dan pajak seperti BPHTB, PPH dan PPAT dibayar oleh pemohon ke kas daerah.

"Terlebih lagi, tanah yang perolehannya dari jual beli, pasti ada pajak yang harus dibayar oleh pemohon. Kita bekerja sesuai regulasi dan aturan dan tidak ada pungli," ujarnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: rfk
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help