Penyerangan Jemaah Gereja di Sleman

Kasus Penyerangan Gereja, PMKRI Tuntut Tanggung Jawab Negara

PGK PMKRI minta polisi usut tuntas kasus penyerangan jemaah gereja di Sleman.

Kasus Penyerangan Gereja, PMKRI Tuntut Tanggung Jawab Negara
Tribun Jogja/ Tantowi Alwi
Petugas kepolisian yang dilengkapi dengan senjata laras panjang menjaga ketat Gereja St Lidwina, Sleman, Minggu(11/2/2018). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wahyu Setiawan Nugroho

TRIBUNJOGJA.COM - Ren Warang, Presidium Gerakan Kemasyarakatan (PGK) PMKRI melalui rilisnya yang diterbitkan Senin (12/2/2018) meminta negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Kapolda DIY) untuk segera mungkin menyelesaikan khasus penyerangan jemaah Gereja St Lidwina Sleman sesuai dengan hukum yang berlaku.

“PMKRI Jogja menuntut pihak Polda DIY untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Ini telah melanggar HAM yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 E ayat 1. Pelakunya pun pantas untuk dipidanakan. Dan kita setiap mengkawal pelaku untuk diselesaikan di meja perisidangan,” ungkap Warang.

Selain itu, PMKRI Jogja juga mempertanyakan kinerja Polda DIY terkait situasi keamanan di DIY saat ini.

Lantaran kebebasan beragama di DIY masih saja direngut oleh oknum maupun kelompok radikal.

Baca: Toleransi Kian Terkoyak, Ada Apa dengan Jogja?

“Kami (PMKRI Jogja) sebetulnya bertanya-tanya dengan situasi keamanan di Yogya saat ini. Kondisi keamanan di Yogya, khususnya soal kebebasan beragama masih belum maksimal dipastikan keamanannya oleh Polda DIY. Barusan saja (28 Januari 2018) terjadi pembubaran Bakti Sosial di Gereja Pringgolayan oleh Front Jihad Islam (FJI), sekarang berlanjut dengan aksi teror di Gereja Bedog. Ini jelas kerja Polda DIY untuk menjaga kenyamanan hidup beragama di Yogya belum maksimal. Berharap oknum maupun kelompok radikal atau teror segera ditertibkan oleh pihak Keamanan DIY," ucap Warang.

Tak hanya itu, PMKRI Yogya turut menuntut Pemerintah Provinsi DIY untuk segera menyelesaikan kasus kebebasan beragama di DIY.

“Pemprov DIY jangan mendiamkan masalah ini. Persoalan kebebasan beragama masih menjadi kecemasan serius di DIY. Silahkan Pemprov pertegas jargon 'Jogja berhati nyaman'. Buktikan kenyamanan itu sekarang ini dengan memberangus oknum maupun kelompok yang mengganggu hidup sosial dan agama di Yogya ini,” tutup Warang. (tribunjogja)

Penulis: Wahyu Setiawan Nugroho
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help