Program Jaminan Pemenuhan Gizi Dapat Jadi Alternatif Solusi Gizi Buruk di DIY

Dalam hal kewenangan pemerintahan, maka urusan kesehatan masuk dalam urusan konkuren, atau bersama, antara Provinsi dan Kabupaten-Kota.

Program Jaminan Pemenuhan Gizi Dapat Jadi Alternatif Solusi Gizi Buruk di DIY
TRIBUNJOGJA.COM / Azka Ramadhan
Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto (tengah), saat menemui pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, di Makassar, Rabu (24/1/2018) silam. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Masih dijumpainya fenomena anak rawan gizi buruk di Yogyakarta, mendapat sorotan dari kalangan legislatif.

Kondisi semacam ini, dinilai menjadi tamparan yang memprihatinkan.

Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto mengatakan, di balik status DIY sebagai daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi ke dua di Indonesia, atau hanya kalah dari DKI Jakarta, ternyata masih menyisakan sebuah polemik.

Namun demikian, jelasnya, dalam hal kewenangan pemerintahan, maka urusan kesehatan masuk dalam urusan konkuren, atau bersama, antara Provinsi dan Kabupaten-Kota.

Artinya, fenomena ini semata-mata bukan kesalahan pemerintah provinsi.

"Tapi, juga tanggungjawab Kabupaten-Kota. Walau begitu, Pemda (Pemerintah Daerah) DIY, melalui Dinas Kesehatan, harus melakukan koordinasi, dalam antisipasi dengan sebaik-baiknya," katanya, Kamis (8/2/2018).

Menurut pria yang akrab disapa Inung tersebut, munculnya fenomena anak rawan gizi buruk di wilayah Yogyakarta ini, harus dijawab dengan tindakan pengawasan dan koordinasi yang mendalam dari sektor yang paling berwenang, atau dalam hal ini Dinas Kesehatan DIY.

"Dalam wewenang Provinsi adalah penguatan pengawasan dan koordinasinya dengan Kabupaten-Kota. Kemudian, di Kabupaten-Kota, harus digenjot dengan program-program jaminan pemenuhan gizi bagi anak rawan gizi buruk," ungkapnya. (*)

Penulis: aka
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help