News Analysis

Peneliti Pukat UGM : Tanpa Kuitansi Termasuk Korupsi

Adanya tim sapu bersih pungli pun belum sepenuhnya berhasil karena masih ada kesan pembiaran pada hal ini.

Peneliti Pukat UGM : Tanpa Kuitansi Termasuk Korupsi
Yoseph Harry/ Tribun Jogja
HIFDZIL ALIM

TRIBUNJOGJA.COM - Melihat aduan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) saat cek fisik kendaraan di Samsat DIY, harus dilihat apakah sudah sesuai dengan aturannya.

Menurut Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Hidzfil Alim, secara hukum jika memang tidak ada aturannya penarikan uang untuk cek fisik itu berarti keliru.

Selain itu, jika memang masuk kategori penerimaan negara bukan pajak namun tidak dicatat atau dilaporkan itu juga termasuk korupsi.

Seharusnya apapun itu harus dicatat, dilaporkan, maupun ada tanda bukti kuitansinya.

Sekarang yang perlu dicermati adalah penentuan Rp20 ribu untuk cek fisik tersebut dasar hukumnya apa yang dipakai.

"Jika memang tidak diatur baik di undang-undang maupun peraturan pemerintah ini juga termasuk korupsi," ujarnya.

Dalam hal ini, sudah semestinya institusi Polri maupun Samsat menjadi contoh terdepan untuk memberantas pungli.

Adanya tim sapu bersih pungli pun belum sepenuhnya berhasil karena masih ada kesan pembiaran pada hal ini.

Pembersihan dari saber pungli pun seharusnya dilakukan di dalam dulu baru ke luar institusi.

Jika hal ini terus dibiarkan akan menjadi contoh buruk dan harus segera diubah atau diganti.

Masyarakat juga harus berani melaporkan jika memang ada penarikan yang tidak ada dasar dan tanda buktinya.

Pemerintah pun harus siap untuk memback up masyarakat yang berani melaporkan kecurangan yang ada di sektor pelayanan publik.

Sehingga, masyarakat tidak akan terbeban dengan bayang-bayang intervensi maupun intimidasi. (*)

Penulis: ais
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved