Home »

DIY

BPBD DIY Usulkan Anggaran Rp 834,9 Miliar untuk Pemulihan Pasca Bencana

Total kerusakan yang telah didata oleh BPBD DIY, yakni sebesar Rp 679,6 miliar.

BPBD DIY Usulkan Anggaran Rp 834,9 Miliar untuk Pemulihan Pasca Bencana
internet
Logo BPBD

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Bencana Daerah (BPBD)'>Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, mengusulkan anggaran Rp 834,9 miliar, kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk biaya pemulihan pasca bencana siklon tropis cempaka beberapa waktu lalu.

Kepala BPBD DIY, Biwara Yuswantana, mengatakan bahwa anggaran Rp 834,9 miliar itu muncul setelah melewati proses perhitungan jitupasna.

Sejauh ini, pihaknya sudah melaporkannya ke pusat dan telah mengklasifikasikan, sesuai kewenangan masing-masing.

"Dalam artian, ada yang menjadi ranah kabupaten atau kota, provinsi dan instansi lain. Kamudian, kami usulkan ke bagian rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) BNPB," ujarnya, saat dijumpai di Kepatihan, Komplek Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Kamis (1/2/2018).

Sedangkan untuk total kerusakan yang telah didata oleh BPBD DIY, yakni sebesar Rp 679,6 miliar.

Kerusakan terparah ada di wilayah Bantul, dengan total Rp 291,7 miliar, disusul Gunungkidul (Rp 143,9 miliar), Kulonprogo (Rp 63,7 miliar) dan Kota Yogyakarta (Rp 13,5 miliar).

Biwara menjelaskan, saat ini, pihaknya masih dalam proses penyusunan penyelesaian rencana aksi rehab-rekon.

Lanjutnya, dalam tenggat waktu dua minggu, pemerintah pusat mematok target, proses tersebut harus bisa terselesaikan.

"Hasil itu nanti yang menjadi verifikasi pusat terhadap usulan-usulan yang kita ajukan. Jadi, masih ada verifikasi oleh BNPB. Nanti, setelah disetujui, dana akan segera disalurkan," jelasnya.

Menurut Biwara, anggaran rehab-rekon itu, akan dimanfaatkan untuk memperbaiki berbagai kerusakan, yang tersebar di sejumlah wilayah.

Imbuhnya, secara teknis, banyak yang harus diperbaiki, seperti jalan, jembatan dan talud-talud yang longsor.

"Kalo (talud) tidak segera dibangun lagi, nanti bisa melebar. Bahaya, karena sungainya juga perlu diamankan. Kemudian, dari sektor ekonomi, ada pasar dan sawah yang harus diperbaiki. Begitu juga di sektor pendidikan dan budaya, bangunan sekolah jadi perhatian," cetusnya.

Dalam kondisi seperti ini, turur Biwara, kewenangan BPBD DIY berada pada mekanisme penanganan bencana.

Dengan kata lain, karena cakupan wilayah terdampak bencana begitu luas, maka pihaknya lah yang berwenang memegang kendali koordinasi.

"Termasuk saat koordinasikan ke pusat, walaupun data-data itu di-backup dari kabupaten atau kota dan sektor. Misal, data sekolah rusak kan kami minta dari Dinas Pendidikan, nanti setelah dana cair, ya kita salurkan ke sektor itu," tuturnya. (*)

Penulis: aka
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help