Irwasda Polda DIY Berharap Pemkot Menggerakkan Tim Saber Punglinya

Pihaknya menginginkan setiap OPD menggalakkan kembali Tim Saber Punglinya guna mencegah kejadian serupa terjadi kembali.

Irwasda Polda DIY Berharap Pemkot Menggerakkan Tim Saber Punglinya
internet
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Pradito Rida Pertana

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Terkait tertangkapnya seorang tenaga bantuan (Nabun) dalam kasus pemerasan atau pungli oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda DIY pada tanggal 18 Januari 2018 lalu.

Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda DIY Komisaris Besar (Kombes Pol), Budi Yuwono mengharapkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggerakkan Tim Saber Pungli guna mengurangi adanya tindak korupsi seperti kejadiam kemarin.

Dikatakan Irwasda, bahwa secara umum pungli adalah pengenaan biaya atau tambahan biaya diluar ketentuan kepada yang dilakukan seuatu pihak terhadap pihak lain dan terkadang bersifat memaksa.

Karena hal itulah, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127/TIM/2016 dibentuk Tim Saber Pungli di setiap instansi pemerintahan terkait.

Baca: Tim Saber Pungli Polda DIY Lakukan OTT Terhadap Naban DLH Kota Yogyakarta

Menurutnya, selama terbentuknya Tim tersebut pihaknya telah melalukan berbagai penindakan dan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait masalah pungli.

Bahkan sudah puluhan kasus yang ditangani tim tersebut, baik dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan pelaporan masyarakat.

"Selama setahun lebih ini, tim kami sudah bergerak dan total sudah 23 kali kami tangani kasus terkait pungli, 2 diantaranya hasil OTT dan ada yang dari pelaporan juga. Paling banyak itu masalah parkir baik di Kota Jogja dan Gunungkidul," katanya, Selasa (23/1/2018).

Lanjutnya, terkait kejadian baru-baru ini pihaknya menginginkan setiap OPD menggalakkan kembali Tim Saber Punglinya guna mencegah kejadian serupa terjadi kembali.

Ia menilai bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) sudah memiliki tim tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) No. 511 tahun 2016 yang dikeluarkan guna menanggapi Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 tahun 2016 tentang pembentukan Tim Satgas Saber Pungli.

"Semua tempat bisa terjadi aksi pungli, karena itu kewajiban setiap instansi untuk membentuk tim saber pungli termasuk Pemkot kan sudah membentuk satgas saber pungli. Jadi dihimbau kepada OPD agar menjadikan kasus ini sebagai perhatian untuk mencegah terjadinya pungli," katanya.

Ditambahkannya, bahwa untuk tahun ini Tim Saber Pungli Polda DIY akan melakukan hal yang berbeda dari tahun lalu guna mewujudkan bebas punglj di masyarakat.

"Untuk tahun 2018 ini lebih ditekankan kepada upaya penindakan, karena tahun 2017 sudah kita lakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai pungli," pungkasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: rid
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help