Terkait Kasus Kulonprogo, ORI: Kepolisian Seharusnya Mengamankan Proses Pengosongan

Ditemukan fakta bahwa kapolsek dianggap masuk ke dalam hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh kepolisian, yaitu ikut melakukan pembongkaran

Terkait Kasus Kulonprogo, ORI: Kepolisian Seharusnya Mengamankan Proses Pengosongan
TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu
Ketua ORI DIY, Budhi Masthuri memberikan keterangan kepada jurnalis di sela pengumpulan keterangan dari warga penolak bandara di Palihan, Selasa (12/12/2017). 

Laporan Reporter Tribun Jogja Rizki Halim

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ombudsman RI (ORI) perwakilan DIY memaparkan temuan laporannya terhadai kasus pembongkaran rumah warga di Temon, Kulon Progo yang akan dialihfungsikan menjadi bandara.

Hasilnya, ORI menemukan bahwa ada maladministrasi yang dilakukan beberapa pihak terkait, salah satunya adalah kepolisian.

"Dari hasil investigasi yang dilakukan, keterangan saksi dan dokumen yang ada, keberadaan kepolisian (di lokasi) atas permintaan angkasa pura, dan dari fakta yang ditemukan tidak terbukti kapolsek melakukan tindak kekerasan," ujar Kepala ORI DIY, Budhi Masthuri, Rabu (17/1/2018).

Kendati demikian, ditemukan fakta bahwa kapolsek dianggap masuk ke dalam hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh kepolisian, yaitu ikut melakukan pembongkaran.

Baca: Ombudsman RI Perwakilan DIY Paparkan Catatan Tahunan Selama 2017

"Kami menemukan bahwa Kapolsek di lapangan sangat aktif, bahkan memberi kesan, Kapolsek itu adalah Angkasa Pura, meskipun barangkali itu tidak ada aturan yang melarang tapi hal tersebut sepatutnya tidak dilakukan," papar Budhi.

"Tugas kepolisian itu kan mengamankan proses pengosongan dan pembongkaran, bukan melakukan pengosongan dan pembongkaran itu sendiri," lanjut Budhi.

Ketidaksesuian yang dilakukan oleh kepolisian Temon tersebut yang dianggap menjadi maladministrasi dalam kasus ini.

Atas hal tersebut ORI DIY memberikan rekomendasi kepada kepolisian guna mengevaluasi kinerjanya dalam hal ini untuk kasus pengosongan lahan Temon, Kulon Progo.

"Kami menyarankan kepada Kapolda untuk melakukan evaluasi terhadap Kapolsek Temon terhadap tindakan tidak patut yang dilakukan di lapangan," ujar Budhi.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Rizki Halim
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved