Massa Aliansi Perjuangan Rakyat Tolak Bandara Lakukan Aksi Damai Ke Gedung DPRD DIY, Ini Tuntutannya

Bukan tanpa alasan mereka secara beramai-ramai, dengan satu mobil komando mendatangi gedung wakil rakyat tersebut.

Massa Aliansi Perjuangan Rakyat Tolak Bandara Lakukan Aksi Damai Ke Gedung DPRD DIY, Ini Tuntutannya
tribunjogja/ahmad syarifudin
Massa Aliansi Perjuangan Rakyat Tolak Bandara Lakukan Aksi Damai Ke Gedung DPRD DIY, Selasa (16/01/2016) siang. 

Laporan Reporter Tribunjogja.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA- Puluhan orang yang mengatasnamakam diri sebagai Aliansi Perjuangan Rakyat Tolak Bandara dengan membawa spanduk dan atribut bendera, berbondong-bondong mendatangi gedung DPRD DIY, Selasa (16/01/2016) siang.

Bukan tanpa alasan mereka secara beramai-ramai, dengan satu mobil komando mendatangi gedung wakil rakyat tersebut.

Mereka datang membawa banyak persoalan dan tuntutan yang akan di suarakan dengan lantang dihadapan Dewan. Representatif dari wakilnya sebagai rakyat.

Koordinator umum aksi, Fikri M Faroeq, mengatakan, kedatangan dirinya bersama massa aliansi perjuangan rakyat tolak bandara ingin menggugah nalar publik pada kebijakan pembangunan ala Jokowi-jk yang dinilainya bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan modal asing.

"Isu sentralnya, kami tetap menolak pembangunan bandara di Kulonprogo. Karena nyatanya projek bandara sarat imperalisme. Pembangunan bandara itu untuk kepentingan modal bukan untuk rakyat," katanya disela-sela aksi, Selasa (16/01/2018) siang.

Dikatakan Fikri, pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) merupakan satu diantara Projek strategis nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang investasinya berasal dari GVK Power and Infrastrukture Limited.

"Ini imperalisme dari India. Jadi pembangunan bandara Kulonprogo jelas bukan untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan pemodal,"tegasnya lagi.

Ditambahkan Fikri, pembangunan yang dilakukan oleh rezim pemerintahan penguasa saat ini telah banyak melakukan perampasan tanah rakyat secara besar-besaran.

Apalagi, perampasan itu dilakukan dengan diwarnai aksi pemukulan terhadap rakyat oleh petugas kepolisian yang bertindak secara represif.

"Bukan hanya di Kulonprogo, kami mengecam perampasan tanah di seluruh Indonesia. Kami minta hentikan semua pembangunan yang dilakukan diluar kepentingan rakyat," ujar dia.

Menurutnya, tindakan represif dan semena-mena yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Kulonprogo sudah diluar moral manusia.

"Warga dipukul oleh polisi hingga mendapatkan luka. Bahkan ada yang mengangkat jari tengah dihadapan warga. Itu tindakan yang tidak bermoral," ungkapnya.

Fikri beranggapan, perlawanan rakyat mempertahankan tanah yang merupakan hidup dan sumber penghidupan dari kaum tani di Kulonprogo dijawab oleh rezim Jokowi-Jk dengan melakukan penggusuran paksa menggunakan kekerasan.

"Padahal tanah merupakan kebutuhan utama dari rakyat untuk bekerja bercocok tanam, bukan justru dibangun semen dan gedung," tutur dia. (*)

Penulis: Ahmad Syarifudin
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved