Tahun Pilkada 2018, Politik Uang Hingga Netralitas ASN Jadi Perhatian PUKAT UGM

Ada tiga hal yang menjadi perhatian yaitu politik uang, dana hibah dan bansos, serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tahun Pilkada 2018, Politik Uang Hingga Netralitas ASN Jadi Perhatian PUKAT UGM
Tribun Jogja/ Tantowi Alwi
Para peneliti PUKAT UGM, Zaenur Rohman, Yuris Reza Setiawan, Reka Nanda, dan Bayu Panji. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Tantowi Alwi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM) mengeluarkan hasil kajiannya yang berkaitan Tahun Politik 2018.

Yuris Reza Setiawan, seorang peneliti PUKAT UGM mengatakan pihaknya menyoroti berbagai tantangan bagi pemberantasan korupsi di tahun pilkada 2018, setidaknya ada 171 daerah yang terdiri dari 171 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten akan mengadakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak.

Yuris menguraikan setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian yaitu politik uang, dana hibah dan bansos, serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Politik Uang

“Pertama, yang paling kita amati adalah soal politik uang. Persoalan ini pasti tidak akan pernah selesai,” kata Yuris.

Menurut Yuris, dalam Pilkada serentak 2017, Bawaslu mencatat terdapat 600 dugaan praktik politik uang yang tersebar di 101 daerah.

Praktik politik uang biasa terjadi menjelang pelaksanaan pemungutan suara, namun berpotensi juga terjadi saat masa pencalonan (pemberian mahar politik).

“Kemudian kami melihat hanya satu yang bisa diusut oleh Bawaslu, artinya diusut bisa diproses hukum dan bisa selesai sampai tahap pengadilan yaitu kasus di Banten,” kata Yuris.

Menurutnya, praktik politik uang hampir selalu lolos dari pengawasan penegak hukum.

Halaman
1234
Penulis: Tantowi Alwi
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved