Advokat Tidak Dapat Dituntut, PUKAT UGM: Ini Menyesatkan

Profesi advokat tidak bisa dijerat dengan tindak pidana karena harus terlebih dahulu diproses melalui prosedur etik.

Advokat Tidak Dapat Dituntut, PUKAT UGM: Ini Menyesatkan
tribunjogja/tantowi alwi
Para peneliti PUKAT UGM, Zaenur Rohman, Yuris Reza Setiawan, Reka Nanda, dan Bayu Panji. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Tantowi Alwi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Pukat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM) menyoroti kasus yang tengah berkembang yaitu KPK menetapkan tersangka kepada Fredrich Yunadi (Advokat) dan Bimanesh Sutarjo (Dokter).

Tersangka Fredrich selaku advokat bersama-sama dengan Bimanesh Sutarjo selaku dokter diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi E-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo diduga bekerjsama untuk memasukkan tersangka Setya Novanto ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Penyidik KPK juga mengalami kendala ketika melakukan pengecekan informasi peristiwa kecelakaan yang berlanjut pada perawatan medis di RS Medika Permata Hijau.

Menurut Zaenur Rohman, seorang peneliti PUKAT UGM mengatakan ada isu yang berkembang bahwa pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yaitu menghalang-halangi penyidikan, penuntutan atau persidangan perkara korupsi atau obstruction of justice, tidak berkaitan dengan kasus korupsi sehingga tidak termasuk dalam kewenangan KPK.

“Pandangan yang seperti itu tidak benar, bahwa pasal 21 UU Tipikor itu adalah bab yang terkait tentang korupsi. Kalau kita lihat di UU KPK pasal 1 ayat 1, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang diatur dalam UU tindak pidana korupsi. Sehingga semua yang diatur di dalam UU Tipikor itu semua menjadi kewenangan dari KPK,” kata Zaenur Rohman.

Zaenur Rohman menambahkan bahwa menghalang-halangi penyidikan, penuntutan atau persidangan perkara korupsi atau obstruction of justice tetap menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan tidak hanya kewenangan dari kepolisian.

Kemudian, adanya isu yang berkembang bahwa profesi advokat tidak bisa dijerat dengan tindak pidana karena harus terlebih dahulu diproses melalui prosedur etik.

“Gelombang isu yang seperti ini sangat menyesatkan. Di dalam UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat itu disebutkan dengan sangat jelas dalam pasal 26 ayat 6 bahwa Keputusan Dewan Kehormatan organisasi advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana,” kata Zaenur Rohman.

Halaman
12
Penulis: Tantowi Alwi
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help