TribunJogja/
Home »

DIY

» Sleman

Sektor Pendidikan Mendapat Alokasi Anggaran Tertinggi APBD Kabupaten Sleman

Sektor pendidikan mendapatkan alokasi anggaran tertinggi yaitu mencapai Rp 790.686.027.1010,56 atau 30,10 persen dari APBD.

Sektor Pendidikan Mendapat Alokasi Anggaran Tertinggi APBD Kabupaten Sleman
Pemkab Sleman

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman mencapai lebih dari Rp 2.627.296.345.926,30. 

Sedangkan belanja langsung yang dikelola mencapai 45,89% atau sebesar Rp 1.205.782.525.854,00.

Dari jumlah tersebut sektor pendidikan mendapatkan alokasi anggaran tertinggi yaitu mencapai Rp 790.686.027.1010,56 atau 30,10 persen dari APBD.

"Alokasi anggaran ini melebihi dari ketentuan minimal 20% dari APBD dialokasikan untuk pendidikan yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Sedangkan alokasi anggaran terbesar kedua yaitu untuk kesehatan sebesar Rp 266.250.016.367,00 atau 10,13% dari APBD," jelas Bupati Sleman, Sri Purnomo, Selasa (9/1/2018).

"APBD sudah diketok awal November 2017 lalu dan Desember Pemkab Sleman juga sudah mengawali kontrak bersama pengadaan barang dan jasa. Untuk itu SKPD agar segera melaksanakan program kegiatan yang sudah dituangkan dalam DPA SKPD dimaksud,” kata Sri Purnomo.

Sri Purnomo pun menginstruksikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar disiplin waktu dalam pelaksanaan program.

Baca: Zumi Zola Dikabarkan Jadi Target KPK Selanjutnya dalam Kasus Suap RAPBD Jambi 2018

Sehingga diharapkan program kegiatan tidak menumpuk diakhir tahun anggaran dan evaluasi masih dapat dilakukan sebagai umpan balik merencanakan program kegiatan tahun berikutnya.

“Program kegiatan juga harus didukung dengan administrasi yang lengkap dan SPJ yang valid. Transaksi non tunai untuk dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian serta dilakukan evaluasi sebagai masukan untuk penyempurnaan ketentuan,” pesannya pada seluruh Kepala SKPD yang hadir.

Sementara itu khusus untuk program kegiatan yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dimbau agar memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Baca: Masih Rawat Jalan, Polisi Belum Lakukan Penahanan Pengemudi Jip Nahas di Sleman

Lanjutnya, mengacu Permenkeu tersebut, maka kontrak harus selesai jauh hari sebelum tanggal 21 Juli agar masih ada waktu untuk menyelesaikan laporan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

SKPD yang memperoleh alokasi dana dari DAK diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan.

"Oleh karenanya proses pengadaan agar segera dilaksanakan, jangan sampai penandatanganan kontrak melebihi ketentuan ini," terangnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: app
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help