Meski Diwarnai Bentrok, PT Angkasa Pura Fokus Selesaikan Land Clearing Bandara NYIA

Bentrok antara massa penolak bandara dan aparat keamanan itu dinilai sesuatu yang wajar dan tidak mengganggu jalannya tahapan pembersihan lahan.

Meski Diwarnai Bentrok, PT Angkasa Pura Fokus Selesaikan Land Clearing Bandara NYIA
TRIBUN JOGJA | HASAN SAKRI
PENGOSONGAN LAHAN BANDARA. Sejumlah warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo melakukan aksi berdoa dibawah hujan saat berlangsung proses pengosongan lahan di Palihan, Temon, Kulonprogo, DI yogyakarta, Senin (27/11/2017). 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - PT Angkasa Pura I bersikap datar menanggapi adanya adanya kericuhan dalam proses pembersihan lahan pembangunan bandara di Temon.

Bentrok yang terjadi antara massa penolak bandara dan aparat keamanan itu dinilai sesuatu yang wajar dan tidak mengganggu jalannya tahapan pembersihan lahan.

AP I menegaskan tetap akan 'lenggang kangkung' meneruskan kegiatan tersebut sampai tuntas.

"Proses (pembersihan lahan) ini tetap berjalan sesuai rencana. Ada yang menolak itu wajar dan tidak ada kericuhan berarti. Semuanya masih dalam kendali petugas pengamanan," jelas Project Manager Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) PT AP I, Sujiastono di Palihan, Selasa (9/1/2018).

Sujiastono menegaskan pihaknya tak akan terganggu oleh aksi penolakan warga dan tetap fokus menyelesaikan pekerjaan lapangan.

Sejak Senin (8/1/2018), pihaknya membersihkan 35 bidang tanah di Palihan dan Glagah yang sudah diputuskan penetapan konsinyasi ganti ruginya oleh Pengadilan Negeri (PN) Wates.

Sejauh ini sudah ada 24 bidang dari 35 bidang tersebut yang telah dibersihkan.

Sedangkan jumlah bidang yang masih dalam proses konsinyasi diperkirakan masih ada puluhan.

Ia menilai pekerjaan sejauh ini masih berjalan lancar meski gelombang penolakan oleh warga terus terjadi.

"Progresnya berjalan sesuai target, tidak lambat. Sejauh ini saya lihat lancar saja dan berharap akan tetap lancar ke depannya, tidak ada gangguan lagi. Lebih cepat lebih baik," kata Sujiastono.

Sujiastono kembali menegaskan bahwa pembebasan adalah kehendak pemerintah unuk pembangunan bandara senagai fasilitas oublik untuk kepentingan umum.

AP I dalam hal ini menjadi pihak yang mendapat ketugasan tersebut.

Ia menilai warga akan rugi sendiri jika tetap menolak dan tak mau mengambil uang ganti rugi.

Mengingat, uang yang dititipkan di PN tidak berbunga dan nilainya cenderung menyusut.

"Kalau mereka mau keluar kan sudah disiapkan rumah susun tanpa sewa. Semakin lama mereka ngga mau keluar, mereka yang rugi sendiri karena lingkungannya kan sudah tidak kondusif unuk pemukiman," kata Sujiastono.(*).

Penulis: ing
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved