Home »

DIY

DPRD DIY Tekankan Pentingnya Konsolidasi dalam Penanganan Bencana

BPBD diharapkan bisa berkoordinasi dengan baik, dalam penanganan bencana siklon tropis cempaka, yang kini memasuki masa transisi.

DPRD DIY Tekankan Pentingnya Konsolidasi dalam Penanganan Bencana
internet
Yoeke Indra Agung 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan legislatif berharap Bencana Daerah (BPBD)'>Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), baik di tingkat provinsi, maupun kota dan kabupaten, bisa berkoordinasi dengan baik, dalam penanganan bencana siklon tropis cempaka, yang kini memasuki masa transisi.

Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY harus bisa mengawal proses tersebut dengan baik.

Pihaknya pun sudah meminta paparan, terkait matrik kewajiban dan kewenangan yang harus ditanggung.

"Kita minta hasil matrik kewajiban yang akan ditanggung, apakah kota kabupaten, provinsi, atau pusat. Jangan sampai ada satu (tanggungan) yang tidak ada di ketiganya. Itu dibutuhkan kerja keras kita semua, untuk selesaikan setiap tahapan penanganan bencana," katanya.

Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto, meminta BPBD DIY bisa bersungguh-sungguh mengkonsolidasikan seluruh dampak bencana siklon tropis beberapa waktu lalu.

Kemudian, tim reaksi cepat tanggap dari kota dan kabupaten melakukan pendataan secara rapi.

"Sehingga, jangan sampai di tengah jalan muncul data baru. Kalau seperti itu, berarti ada problem dalam pendataan awal. Itu yang menjadi pekerjaan bagi BPBD kabupaten dan kota," tambahnya.

Di samping itu, Arif pun mengaku gemas ketika mendengar keluhan dari salah satu kota atau kabupaten, yang merasa tidak memiliki kemampuan untuk merespon masalah seputar kebencanaan, tetapi malah menganggarkan dana besar untuk pos lain.

"Saat evaluasi APBD beberapa waktu lalu, ada fenomena menarik. Jadi, provinsi mengevaluasi, ada satu kabupaten atau kota, yang mengeluh tidak punya uang untuk merespon musibah. Tapi, malah menganggarkan sampai Rp 106 miliar untuk kesejahteraan pegawai," ungkapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengimbuhkan, menurut Pemda DIY, alokasi dana ke sektor kebencanaan di daerah tingkat dua tersebut dinilai terlalu kecil, sedangkan untuk dimensi kesejahteraan pegawai, menjadi sangat besar, bahkan sampai melebihi provinsi.

"Melalui momentum ini, kita berharap ada konsolidasi yang bagus. Kabupaten dan kota bisa anggarkan dana yang memadai untuk merespon musibah. Kemudian, konsolidasikan ke provinsi, kalau ada hal-hal yang tidak mampu ditangani," cetusnya.

Lebih lanjut, Arif menilai, pola komunikasi yang terjalin antara BPBD provinsi dan kota kabupaten, sampai sejauh ini, dianggap belum berjalan rapi.

Karenanya, dalam penanganan bencana, masih dijumpai polemik-polemik yang seharusnya tidak perlu terjadi.

"Kota kabupaten kan semua punya BPBD, provinsi juga. Tapi, kok kita masih seperti grobyakan terus ya? Padahal, perspektifnya, penanganan bencana tidak boleh lagi seperti itu. Harus rapi, terkonsolidasi dengan baik, data-data kemudian valid," pungkasnya. (*)

Penulis: aka
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help