Warga Penolak Bandara : Kami Tidak Bisa Serahkan Tanah Kami

Pihaknya menilai musyawarah tidak perlu dilakukan lagi karena warga tidak menginginkannya.

Warga Penolak Bandara : Kami Tidak Bisa Serahkan Tanah Kami
NET
Ilustrasi desain Bandara NYIA 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Upaya Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk membuka ruang dialog dengan warga penolak pembangunan bandara di Temon hingga kini belum bergayung sambut.

Warga yang kini tergabung dalam Paguiyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP) itu tetap bersikeras menolak ditemui jika hanya untuk dirayu supaya mereka menyerahkan tanahnya demi proyek tersebut.

Hal itu ditegaskan oleh Humas PWPP-KP, Agus Widodo. Ia menegaskan bahwa PWPP-KP hingga saat ini belum memiliki rencana untuk melakukan pertemuan dan komunikasi dengan pihak lain.

Entah itu pemerintah daerah, PT Angkasa Pura I, maupun pihak lainnya.

Pihaknya menilai musyawarah tidak perlu dilakukan lagi karena warga tidak menginginkannya.

Mereka menyatakan tetap pada pendirian awal untuk menolak pembangunan bandara itu dan tak mau digusur dari tempat tinggalnya untuk alasan apapun.

Saat ini warga penolak sebanyak 38 rumah dengan 300-400 jiwa yang masih bertahan hidup bersama keluarganya dan bercocok tanam di ladang sendiri seperti biasanya.

"Kami baca di media, pemerintah atau siapa akan melakukan pendekatan persuasif supaya warga bisa diajak rembugan. Apa yang mau dirembug? Kalau bandara bisa dibatalkan, selesai urusannya dan ngga perlu dirembug. Tapi kalau dirembug hanya agar PWPP-KP menyerahkan tanahnya, ya tidak bisa," kata Agus, Jumat (5/1/2018).

Warga disebutnya memang menginginkan proyek pembangunan bandara dihentikan.

Satu di antara alasannya, proyek itu merebut hak asasi warga sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) untuk hidup dan tinggal di tanahnya sendiri.

Warga memiliki hak untuk tinggal dan hak itu dilindungi negara. Hal ini menurutnya menjadi alasan kuat bahwa perjuangan warga mempertahankan tanah dan hidupnya itu tidak salah dan harus jadi perhatian semua pihak.

Agus mengatakan warga kini juga telah didampingi kuasa hukum perseorangan (bukan dari lembaga bantuan hukum/LBH) yang akan mengadvokasi hak warga.

Ia menyebut, warga tidak akan bergosiasi soal memepertahankan lahannya dengan pihak manapun. (*)

Penulis: ing
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help