825 Tim Gabungan dan Kepolisian Diterjunkan Amankan Pilkada 2018 Kabupaten Magelang

Pengamanan akan dimulai dari tahap awal Pilkada 2018, mulai dari tahap pendaftaran bakal pasangan calon, kampanye, hingga tahap pemungutan suara.

825 Tim Gabungan dan Kepolisian Diterjunkan Amankan Pilkada 2018 Kabupaten Magelang
TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Kapolres Magelang, AKBP Hari Purnomo, bersama Wakil Bupati Magelang, Zaenal Arifin dan Forkompinda Kabupaten Magelang memantau kesiapan pasukan dalam pengamanan Pilkada 2018, Jumat (5/1/2018) di Lapangan drh Soepardi, Sawitan, Mungkid. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Sebanyak 825 personel gabungan dari Polri, TNI, Linmas dan mitra kamtibmas lainnya diterjunkan untuk melakukan pengamanan pada Pilkada 2018 di Kabupaten Magelang.

"Kami terjunkan ratusan petugas kepolisian bersama dengan TNI, linmas, dan mitra Kamtibmas lainnya untuk melakukan pengamanan pada Pilkada 2018," ujar Kepala Polisi Resort Magelang, AKBP Hari Purnomo, Jumat (5/1/2018) dalam apel pasukan dan simulasi pengamanan Pilkada 2018 di Lapangan drh Soepardi, Sawitan, Mungkid.

Lanjut Hari, pengamanan akan dimulai dari tahap awal Pilkada 2018, mulai dari tahap pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, kampanye, hingga tahap pemungutan suara.

"Pengamanan akan mulai dilakukan pada tahap pendaftaran nanti. Tanggal 8 Januari mendatang sudah mulai pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wabup di KPU," ujar Hari.

Lanjut Hari, terdapat kurang lebih terdapat 2.625 tempat pemungutan suara (TPS) yang ditempatkan di setiap dusun. Sebanyak dua anggota Polri dibantu 18 linmas ditempatkan di sembilan TPS.

"Pola pengamanan berdasarkan identifikasi mapping, di magelang tergolong TPS yang aman. Pola pengamanan dilakukan dua anggota akan ditempatkan di sembilan TPS dibantu 18 orang personel linmas," ujarnya.

Hari mengatakan, wilayah Kabupaten Magelang dinilai masih aman pada Pilkada 2018 mendatang.

Hal ini dilihat dari nihilnya riwayat pelanggaran pada Pilkada sebelumnya.

Namun beberapa masalah dilakukan antisipasi, diantaranya pengerahan massa hingga praktik politik uang atau money politic yang masih kerap terjadi pada Pilkada.

"Permasalahan yang muncul wajib kita antisipasi adalah pengerahan massa sehingga dikhawatirkan terjadinya kerusuhan, selain itu adanya praktik politik uang yang jamak terjadi, kita wajib antisipasi," ujarnya.(*)

Penulis: rfk
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved