Aliansi Tolak Bandara Kulonprogo: Konsinyasi Tidak Bisa Dilakukan Tanpa Kesepakatan

Warga tak peduli apabila pembangunan terus berjalan dan mereka ingin tetap tinggal di tempatnya semula.

Aliansi Tolak Bandara Kulonprogo: Konsinyasi Tidak Bisa Dilakukan Tanpa Kesepakatan
TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu
Warga mengayuh sepeda melintas di dekat poster bertuliskan penolakan bandara di wilayah Palihan, Temon. 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY, Selasa (12/12/2017) menghimpun keterangan dari warga terdampak pembangunan bandara terkait dugaan maladministrasi dalam kegiatan pengosongan lahan oleh PT Angkasa Pura I.

Pertemuan yang berlangsung di posko Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP) di Pedukuhan Kragon II Desa Palihan itu cenderung berlangsung tertutup dan warga menolak memberikan keterangan langsung kepada awak media.

Mereka justru melimpahkan pernyataannya kepada relawan Aliansi Solidaritas Tolak Bandara Kulonprogo yang belakangan ini mendampingi warga

Perwakilan relawan, Heronimus Heron, mengatakan, warga tetap pada pendiriannya untuk menolak lahan dan rumahnya digusur.

Warga tak peduli apabila pembangunan terus berjalan dan mereka ingin tetap tinggal di tempatnya semula. 

"Ini bukan soal nilai bayaran tapi lebih kepada hal-hal yang tak bisa ditukar dengan uang. Warga melihat lahan dan tempat tinggalnya ini sebagai sejarah, harga diri, dan warisan yang tak ternilai apapun," kata Heron.

Baca: Selesaikan Investigasi, ORI Minta Angkasa Pura Tunda Pengosongan Lahan Bandara

Atas sikap pandangan itu, warga kemudian juga menolak digusur dan tak pernah mau menerima konsep konsinyasi ganti rugi pembebasan lahan.

Heron menilai, peraturan dan perundangan menyangkut pengadaan lahan untuk kepentingan umum seharusnya hanya dipakai ketika ada kesepakatan antar pihak serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Demikian juga menyangkut konsinyasi, menurutnya tidak bisa dilakukan jika satu pihak tidak sepakat.

Di sisi lain, kata dia, pembebasan lahan dan pemberian ganti rugi hanya bisa dilakukan jika sudah dilakukan pengukuran lahan.

Sedangkan pada kasus pembangunan bandara New Yogtyakarta International Airport (NYIA) ini, lahan milik warga penolak tidak pernah dilakukan pengukuran bidang. 

"Bagaimana petugas appraisal bayar konsinyasi kalau lahan tidak pernah diukur? Konsinyasi seharusnya ada asas kesepakatan. Kalau ngga sepakat ya ngga bisa," kata Heron.

Dia menilai, pembangunan bandara baru itu seharusnya tidak perlu dilakukan karena penerbangan masih bisa dilakukan dengan pengoptimalan dan pengintegrasian bandara Adi Sucipto ataupun Adi Sumarmo (Solo) dengan moda transportasi lain.

Pihaknya menilai pengembangan bandara tidak perlu menggusur warga.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: ing
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved