TribunJogja/
Home »

DIY

» Sleman

Polda DIY Berikan Jawaban Tentang SP3 Kasus Gua Pindul

Kapolda DIY dan Kapolres Gunungkidul digugat praperadilan terkait SP3 kasus pengelolaan Gua Pindul oleh Atiek Damayanti.

Polda DIY Berikan Jawaban Tentang SP3 Kasus Gua Pindul
NET | Google Images
Ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Arfiansyah Panji Purnandaru

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Heru Nurcahya, seorang kuasa hukum dari Bidang Hukum Polda DIY menjelaskan proses penyelidikan dan penyidikan, ditemukan fakta-fakta hukum baru dalam proses pra peradilan Gua Pindul.

Satu di antaranya adalah putusan MK yang membuat penetapan tersangka dalam laporan kasus pengelolaan Gua Pindul menjadi batal.

"Fakta hukum tersebut yaitu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Undang-undang 7/2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan Undang-undang 11/1974 berlaku kembali," terangnya saat sidang Praperadilan Konflik Gua Pindul di Pengadilan Negeri Sleman, Kamis (7/12/2017).

"Satu landasan hukumnya mengacu UU 7/2004 yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat pasca putusan MK," timpalnya.

Sementara itu, laporan Atiek diterima pada 12 Februari 2014, sedangkan putusan MK terbit tanggal 18 Februari 2015.

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang mengatur asas horizontal juga turut menjadi dasar pengehentian penyidikan.

Selain itu, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang pedoman teknis pemerintah bidang pengelolaan air bawah tanah, juga menjadi dasar.

Dalam Pasal 11 ayat (2) menyebutkan lima jenis izin yakni eksplorasi bawah tanah, izin pengeboran air bawah tanah, penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah, dan pengambilan mata air.

"Asas pemisahan horizontal ini memisahkan tanah dengan benda lain yang melekat pada tanah itu, penjelasannya di romawi II angka 1 disebutkan dalam pada itu hanya permukaan bumi saja, yaitu yang disebut tanah yang dapat dihaki oleh seseorang," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Kapolda DIY dan Kapolres Gunungkidul digugat praperadilan terkait keputusan penghentian penyidikan (SP3) kasus pengelolaan Gua Pindul oleh Atiek Damayanti.

Empat orang memberikan kesaksian dalam sidang praperadilan konflik Gua Pindul di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Kamis (7/12/2017).

Keempat saksi tersebut diantaranya Agus Hartadi, Zealus Siput Lokasari, Dadang Iskandar, dan Suwandi Cahyo Saputro,

Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Satyawati Yun Irianti tersebut, Zealus Siput, kakak ipar Atiek Damayanti yang mengklaim sebagai pemilik lahan memberikan kesaksian hampir dua jam lamanya.

Siput menjelasakan, obyek wisata Gua Pindul sudah jelas ilegal karena tidak atas seizin pemilik lahan yaitu Atiek Damayanti. (*)

Penulis: app
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help