Home »

Jawa

Berkas Putusan Bupati Klaten Non-aktif Sudah Dikirim 14 hari Lalu

Proses pemberhentian Bupati non-aktif Sri Hartini sudah dikonsultasikan oleh DPRD Klaten kepada Kemendagri kemarin, Kamis (16/11/2017).

Berkas Putusan Bupati Klaten Non-aktif Sudah Dikirim 14 hari Lalu
Net
Kantor Bupati Klaten 

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Proses pemberhentian Bupati non-aktif Sri Hartini sudah dikonsultasikan oleh DPRD Kabupaten Klaten kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemarin, Kamis (16/11/2017).

Ketua DPRD Klaten, Agus Riyanto menuturkan, konsultasi tersebut dilakukan oleh pihaknya dikarenakan belum adanya informasi lebih lanjut sejak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mengirimkan berkas keputusan inkracht 14 hari lalu.

Walau begitu Agus memastikan bahwa berkas sudah ada di meja Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Sudah kami konsultasikan. Suratnya sudah ada di meja pak menteri,” ucap Agus saat dihubungi, Jumat (17/11/2017).

Jelas Agus, setelah nanti surat keputusan dari pihaknya ditandatangani oleh Mendagri, ada sejumlah tahapan yang mesti dilalui sebelum pelantikan bupati definitif untuk menggantikan bupati yang lama.

Diawali dengan pemberhentian Sri Hartini sebagai Bupati Klaten oleh Mendagri, dan setelahnya surat pemberhentian diumumkan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Klaten.

Dan dalam rapat tersebut diusulkan pengangkatan Wakil Bupati (Wabup) Sri Mulyani menjadi bupati kepada Mendagri melalui Gubernur.

Baca: Ini Rencana Perusahaan Taksi di Klaten Setelah Mulai Beroperasi

Kata Agus, termasuk mengusulkan pemberhentian Mulyani dari jabatan Wabup kepada Mendagri melalui Gubernur.

“Apabila sudah diusulkan nanti proses di Kemendagri sampai surat pengangkatan selesai. Untuk pelantikan Mulyani menjadi bupati nanti waktunya ditentukan Gubernur di Semarang,” ujarnya lagi.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Klaten, Sunarna menuturkan bahwa pihaknya mendesak agar Wabup yang juga Plt Bupati Klaten Sri Mulyani segera dilantik sebagai bupati definitif.

Dalam hal ini dirinya memandang dengan belum adanya bupati defenitif, menjadikan mempengaruhi pada kebijakan strategis yang diemban kepada daerah.

“Apalagi kalau mau mengambil kebijakan strategis harus berkonsultasi ke Kemendagri atau gubernur terlebih dahulu. Maka itu segera dilakukan pelantikan agar bisa cepat dalam mengambil keputusan. Sehingga tidak sampai mengganggu pelayanan, kasihan masyarakat,” tambah Sunarna. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: abm
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help