TribunJogja/

Absen dari Pemeriksaan KPK, Novanto Pilih Hadir di Paripurna DPR

Sedianya hari ini, Rabu (15/11/2017), Novanto dijadwalkan diperiksa oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

Absen dari Pemeriksaan KPK, Novanto Pilih Hadir di Paripurna DPR
Kompas.com
Ketua DPR Setya Novanto saat jadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017).(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN) 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memilih hadir dalam Rapat Paripurna pembukaan masa sidang kedua tahun sidang 2017-2018 di DPR daripada memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sedianya hari ini, Rabu (15/11/2017), Novanto dijadwalkan diperiksa oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

Pemanggilan hari ini merupakan pertama kalinya sejak ia kembali ditetapkan sebagai tersangka, Jumat (10/11/2017) kemarin. 

Namun, Novanto dipastikan tidak hadir dalam pemeriksaan KPK. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan, surat ketidakhadiran dikirim oleh pengacara Novanto ke bagian persuratan KPK pagi ini.

Novanto  bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Agus Hermanto memimpin Rapat Paripurna di DPR.

Novanto juga dijadwalkan membaca pidato pembukaan masa sidang di hadapan anggota DPR dengan status tersangka.

Baca: Ditanya Soal Langkah Ajukan Praperadilan, Begini Jawaban Setya Novanto

KPK sebelumnya kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP pada Jumat lalu.

Sebab, Ketua Umum Partai Golkar itu sebelumnya lolos dari status tersangka setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Diduga, akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Pasal yang disangkakan terhadap Novanto yakni Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(TRIBUNJOGJA.COM)

Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Absen dari Pemeriksaan KPK, Novanto Pilih Hadir di Paripurna DPR."

Editor: Ari Nugroho
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help