TribunJogja/
Home »

DIY

» Bantul

Pelaporan Struktur dan Skala Upah Bantul Masih Didominasi Perusahaan Besar

An Nursina meminta seluruh perusahaan di Bantul segera melaporkan perhitungan struktur skala upah.

Pelaporan Struktur dan Skala Upah Bantul Masih Didominasi Perusahaan Besar
ist
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul mendorong seluruh perusahaan di wilayah Bantul melaporkan perhitungan Struktur Skala Upah sesuai Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.

Ditemui di sela acara Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kompleks Pemda Bantul, Selasa (14/11/2017), Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Disnakertrans Bantul, An Nursina Karti mengatakan sudah ada perusahaan yang melaporkan perhitungan struktur skala upah.

Sayangnya, perusahaan yang melapor didominasi perusahaan berskala besar dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang dan perusahaan dengan jenis Penanaman Modal Asing (PMA).

"Memang efeknya belum terasa karena baru mulai diberlakukan 23 Oktober kemarin," kata An Nursina.

Oleh sebab itu, An Nursina meminta seluruh perusahaan di Bantul segera melaporkan perhitungan struktur skala upah.

Karena aturan ini berlaku bagi perusahaan besar maupun kecil.

Baca: 51 Petugas Panwascam Se-Bantul Dilantik

Perihal penghitungan skala upah menurut An Nursina menjadi wewenang penuh pihak perusahaan.

Yang wajib diperhatikan, jumlah upah yang tidak diperbolehkan lebih rendah dari UMK Bantul sebesar Rp 1.527.150 termasuk karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Sedangkan karyawan dengan masa kerja lebih dari itu menyesuaikan perhitungan skala upah masing-masing.

Halaman
12
Penulis: sus
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help