TribunJogja/
Home »

DIY

» Bantul

Panwaslu Kini Punya Wewenang Mengeluarkan Putusan Jika Ada Penyimpangan Pemilu

Berdasar UU No 7 tahun 2017, Panwaslu kini punya wewenang membuat putusan berupa diskualifikasi dengan melalui kriteria tertentu terlebih dahulu.

Panwaslu Kini Punya Wewenang Mengeluarkan Putusan Jika Ada Penyimpangan Pemilu
TRIBUNJOGJA.COM / Susilo Wahid
Sesi pelantikan petugas Panwascam se-Kabupaten Bantul oleh Panwaslu Bantul di KJ Hotel, Yogyakarta, Selasa (14/11/2017). 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - 51 tenaga Panwascam se-Bantul yang dilantik dan disumpah pada Selasa (14/11/2017) langsung menjalankan tugas Rabu (15/11/2017) bertepatan dengan rapat pleno hasil klarifikasi faktual penyerahan berkas pendaftaran Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul.

"Petugas Panwascam akan langsung bertugas ke lapangan untuk membantu proses verifikasi kesesuaian berkas yang kemarin diserahkan ke KPU," kata Ketua Panwaslu Bantul, Supardi.

Proses verifikasi rencananya akan dilakukan setelah tahapan rapat pleno klarifikasi selesai dilakukan.

Dalam perkembangannya, berdasar UU No 7 tahun 2017, Panwaslu kini punya wewenang membuat putusan berupa diskualifikasi dengan melalui kriteria tertentu terlebih dahulu.

Supardi menjelaskan, putusan ini berwujud putusan yang akan dikirim ke KPU untuk ditindak lanjuti.

Artinya, jika dalam proses pengawasan ada penyimpangan yang masif dan kontinyu, Panwaslu berhak mengambil putusan berikut menggelar sidang terbuka untuk penyelesaian.

"Sidang ini untuk pelanggaran yang bersifat non pidana, di luar itu menjadi ranah kejaksaan dan kepolisian," kata Supardi.

Namun wewenang ini masih abu-abu di tingkat kecamatan atau yang berada di ranah Panwascam.

Bisa jadi wewenang ini juga berlaku bagi Panwascam namun Supardi masih akan mencari dasarnya dahulu.

Yang jelas, di tingkat kabupaten melalui Panwaslu sudah punya wewenang.

Halaman
12
Penulis: sus
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help