TribunJogja/
Home »

Jawa

391 Desa di Klaten Sudah Memasang Transparansi APBDes. Bagaimana Dengan SKPD?

Laporan transparansi tersebut dipasang dalam ukuran yang cukup besar, sehingga bisa dengan mudahnya disaksikan dan dipantau

391 Desa di Klaten Sudah Memasang Transparansi APBDes. Bagaimana Dengan SKPD?
TRIBUNJOGJA.COM / Septiandri Mandariana
Plt Bupati Kabupaten Klaten, Sri Mulyani saat melakukan wawancara bersama awak media di Komplek Pemda Klaten, Selasa (14/11) 

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Plt Bupati Kabupaten Klaten, Sri Mulyani menuturkan, sebanyak 391 desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Klaten telah memasang transparansi anggaran APBDes yang mereka miliki kepada masyarakat sekitar.

Bahkan laporan transparansi tersebut dipasang dalam ukuran yang cukup besar, sehingga bisa dengan mudahnya disaksikan dan dipantau oleh masyarakat.

Begitu pun dengan SKPD yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, mereka pun telah melakukan hal yang sama.

Namun, kata Sri Mulyani, SKPD belum memasang laporan transparansi anggaran yang mereka miliki dalam bentuk laporan dalam ukuran yang besar, seperti yang dilakukan oleh desa.

"Dari dulu saya sudah minta SKPD untuk menempel papan transparansi anggaran yang SKPD miliki. Semua itu tujuannya agar semua masyarkat bisa tahu kaitan dengan anggaran yang dimiliki dan digunakan untuk apa. Sehingga masyarakat yang tahu itu tentunya bisa mengawasi SKPD," kata Bupati saat ditemui Tribun Jogja, Selasa (14/11/2017) di Komplek Pemda Klaten.

Baca: Sri Mulyani Janjikan Pengisian Jabatan di Klaten Transparan

"Sudah ada beberapa SKPD, namun baru kecil-kecil, mungkin ke depan tempelannya harus besar. Lebih bagus dengan realisasi kegiatannya juga, saya lebih senang. Dan ini akan saya arahkan," lanjut perempuan nomor satu di Klaten ini. 

Sri Mulyani menuturkan bahwa pihaknya akan memberikan teguran bilamana masih ada SKPD yang belum memasang trasparansi anggarannya.

Untuk perihal memasang transparansi anggaran dalam bentuk besar, ia menjelaskan bahwa hal itu bisa saja karena tidak memiliki area untuk pemasangan tersebut.

"Masih yang kecil-kecil, mungkin karena areanya belum punya. Sementara ini paling baru di pintu-pintu dan kaca-kaca. Selain itu, laporan transparansi anggaran pun sudah bisa diakses online," jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Pantoro menambahkan, saat ini pihaknya telah memasang transparansi anggaran yang dimiliki oleh pihaknya di pintu-pintu kantor yang berada di lingkungannya.

Namun, jika memang jika ada perintah dari Pemerintah Daerah untuk memasangnya dalam bentuk yang lebih besar, pihaknya akan segera melakukan hal tersebut. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: abm
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help