TribunJogja/

AP I Targetkan Konsinyasi Lahan Bandara Rampung Teregister Akhir November

pekerjaan penggarapan bandara terus berjalan dan target operasional bandara belum berubah yakni April 2019 seperti ditargetkan Presiden Joko Widodo

AP I Targetkan Konsinyasi Lahan Bandara Rampung Teregister Akhir November
TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu
Alat berat tengah melakukan perataan lahan untuk pembangunan bandara di wilayah Temon. 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Penyelesaian proses pengadaan tanah untuk pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) masih dikebut PT Angkasa Pura I.

Masih adanya sejumlah warga yang menolak pembangunan bandara membuat proses konsinyasi (penitipan) ganti rugi pembebasan lahan cenderung lambat.

Project Secretary Pembangunan NYIA PT AP I, Didik Tjatur menyayangkan adanya warga yang masih menolak pembangunan bandara dan menolak mengambil dana ganti rugi pembebasan lahannya yang dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri (PN) Wates.

Padahal, pekerjaan penggarapan bandara terus berjalan dan target operasional bandara belum berubah yakni April 2019 seperti ditargetkan Presiden Joko Widodo.

Hal itu menunjukkan bahwa proyek pembangunan bandara di Temon, Kulonprogo sudah menjadi fokus perhatian pemerintah pusat dan banyak pihak lain.

Ia menyebut, sejauh ini ada 96 bidang tanah yang masih belum selesai proses konsinyasinya.

Selain itu juga ada bidang tanah yang belum teregister konsinyasi di PN karena belum dilengkapi peta blok.

"Selain itu juga ada 32 warga yang akan kita bayar langsung nanti. Kita harapkan akhir November ini semuanya bisa teregister," jelas Didik, Senin (13/11/2017).

Sejauh ini, beber Didik, jumlah bidang tanah teregister untuk konsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Wates sebanyak 299 bidang dengan total luasan mencapai seluas total 195,3 hektare.

Jumlah tersebut terdiri atas tanah Paku Alam Ground (PAG) sebanyak 4 bidang seluas 160,2 hektare dan tanah warga sebanyak 295 bidang (35 hektare).

Adapun sekitar sekitar 159 bidang tanah di antaranya sudah menjalani sidang penetapan dilanjut pemutusan hubungan hukum.

Dengan registrasi bidang terkonsinyasi selesai pada November, harap Didik, setidaknya penyelesaian melalui sidang penetapan dilanjut pembayaran ganti ruginya bisa dilakukan pada Desember.

Setelah sidang penetapan dilanjut pemutusan hubungan hukum, status hak atas tanah tersebut jadi milik negara dan pihaknya bisa menyelesaikan proses pembersihan lahan secara menyeluruh.

"Bidang tanah yang sudah diputus hubungan hukum kita minta segera pindah maksimal 24 November dan lahannya kita kosongkan," kata Didik.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: ing
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help