TribunJogja/

Pemkab Kulonprogo Lakukan Pendataan Tanah Kasultanan dan Kadipaten

Pemkab Kulonprogo mencatat sedikitnya ada 10 OPD di lingkungannya yang menggunakan tanah Kasultanan dan Kadipaten itu untuk ketugasannya.

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Seluruh tanah milik Kasultanan Yogyakarta (Sultan Ground/SG) dan Kadipaten Pakualaman (Paku Alam Ground/PAG) di Kulonprogo yang dipakai oleh pemerintah setempat kini tengah dilakukan pendataan.

Tiap-tiap instansi pengguna tanah kerajaan tersebut itu diharuskan melengkapi dokumen persyaratan untuk pengajuan Serat Kekancingan atau legalitas pinjam pakai lahan.

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mencatat sedikitnya ada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungannya yang menggunakan tanah Kasultanan dan Kadipaten itu untuk ketugasannya.

Selain itu juga ada beberapa instansi vertikal dan pemerintah kecamatan dan desa yang turut menggunakannya.

Sekretaris Daerah Kulonprogo, Astungkara mengatakan tiap-tiap instansi tersebut diminta untuk melengkapi sejumlah dokumen persyaratan. Di antaranya, surat keterangan tanah dari pemerintah desa terhadap tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten.

"Pemerintah Kabupaten Kulonprogo akan memfasilitasi pengajuan Serat Kekancingan-nya," kata Astungkoro, Kamis (9/11/2017).

Astungkoro menyebut, beberapa OPD perlu mengoordinasikan surat keterangan tanah tersebut.

Antara lain, Dinas Kesehatan Kulonprogo terkait penggunaan tanah kerajaan untuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maupun Puskesmas Pembantu, Dinas Perdagangan Kulonprogo yang berkaitan untuk pasar, Dinas Pariwisata terkait Alun-alun hingga pemerintah desa dan kecamatan yang menggunakan tanah tersebut untuk kantor maupun fasilitas lain.

"Surat keterangan tanah itu diserahkan kepada DInas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertarung) untuk kelanjutan prosesnya," kata dia.(*)

Penulis: ing
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help