TribunJogja/

Pariwisata Gunungkidul Membutuhkan Akomodasi

Gunungkidul membutuhkan akomodasi yang bertujuan agar para wisatawan dapat lebih lama lagi tinggal di Gunungkidul.

Laporan Reporter Tribun Jogja, Tris Jumali

TRIBUNJOGJA.COM - Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul, Hari Sukmono mengatakan, pihaknya saat ini memang membutuhkan fasilitas dan akomodasi di sekitar wilayah Gunungkidul, termasuk di Pantai Seruni, Tepus.

“Kami dari sisi pariwisata membutuhkan fasilitas dan akomodasi, itu perlu ada, tapi catatan kami, dalam pembangunannya harus ada rujukan dan prosedur, maupun SOP-nya harus terpenuhi," jelas Hari, Selasa (7/11/2017).

Baca: Jika dalam 10 Hari Tuntutan Tak Dipenuhi, KMPPS Akan Tempuh Jalur Hukum

Kaitannya dengan pembangunan hotel, pondok wisata atau homestay, Gunungkidul membutuhkan akomodasi yang bertujuan agar para wisatawan dapat lebih lama lagi tinggal di Gunungkidul.

"Keuntungannya bagi masyarakat apabila wisatawan yang berkunjung ke Gunungkidul tinggal lebih lama, maka tingkat belanja wisatawan pun meningkat. Apabila tingkat belanja wisatawan meningkat yang diuntungkan juga masyarakat," kata Hari.

Lalu dengan adanya akomodasi yang layak di Gunungkidul, para wisatawan dapat mengunjungi lebih banyak tempat wisata lainnya, mengingat mobilitas di Gunungkidul yang tinggi.

"Biasa terjadi kemacetan di Jalan Yogya-Wonosari, apabila wisatawan hanya berkunjung satu hari saja paling hanya bisa mengunjungi satu sampai dua destinasi, tapi kalau menginap bisa sampai empat bahkan lima destinasi yang mereka kunjungi," tuturnya.

Maka dengan adanya akomodasi di wilayah pariwisata, Hari berharap dapat memberikan keuntungan yang berkesinambungan, tidak hanya di satu tempat saja, tetapi di tempat lainnya juga.

Ia mengatakan, dalam pembangunan di wilayah karst Gunung Sewu ini seharusnya bisa terbuka tentang rencana, desain, dan apa saja yang dilakukan agar masyarakat juga dapat mengetahuinya.

"Fungsi karst sendiri memang sebagai kawasan untuk tandon air, tapi untuk ini, tentunya pembangunan itu bukan berarti tidak boleh. Harus menenuhi kaidah-kaidah lingkungan hidupnya juga dan AMDAL-nya seperti apa," tegasnya.

Lalu, Hari menjelaskan wilayah pantai tentunya tidak boleh dikuasai oleh perorangan atau kelompok, karena sudah diatur dalam keputusan bupati No 31 Tahun 2001, bahwa pantai merupakan ruang publik, siapa saja boleh berkunjung. (*)

Penulis: trs
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help