Kelompok Gerbang Bintang Selatan Datangi Bupati Kulonprogo, Ini Permintaannya

Tanah uruk didatangkan dari Purworejo, Jawa Tengah padahal legalitas izin usaha penambangannya masih diragukan.

Kelompok Gerbang Bintang Selatan Datangi Bupati Kulonprogo, Ini Permintaannya
TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu
Sekelompok masyarakat pelaku usaha penambangan yang menamakan diri kelompok Gerbang Bintang Selatan mendatangi Pemkab Kulonprogo untuk menyampaikan aspirasi, Selasa (7/11/2017). 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Puluhan pelaku usaha pertambangan di Kulonprogo yang tergabung dalam kelompok Gerbang Bintang Selatan mendatangi kantor Bupati Kulonprogo di Wates, Selasa (7/11/2017).

Mereka meminta perhatian bupati agar proyek pembangunan bandara di Temon benar-benar mengakomodasi potensi lokal.

Terutama, terkait prioritas pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal dan sumber daya mineral dari Kulonprogo.

Kelompok tersebut mengindikasi bahwa pengerjaan pengurukan lahan bandara justru kini telah diisi oleh sumber daya dari luar Kulonprogo.

Tanah uruk didatangkan dari Purworejo, Jawa Tengah padahal legalitas izin usaha penambangannya masih diragukan.

Baca: Seorang PNS Tampar Perempuan Kasir Gerbang Tol, Padahal Persoalannya Sepele

"Setiap hari ada 80 armada truk berkapasitas masing-masing 34 kubik yang hilir mudik ambil tanah uruk dari Purworejo. Itu boleh-boleh saja tapi legalitasnya juga harus berjalan. Mereka kan belum berizin," kata perwakilan Gerbang Bintang Selatan, Toni Heri Prasetyo.

Pihaknya dalam hal ini menyatakan dukungan penuh terhadap megaproyek bandara tersebut.

Namun, mereka berharap potensi lokal benar-benar dilibatkan dalam seluruh tahapan secara langsung maupun tidak langsung, sejak masa pembangunan hingga bandara beroperasi.

Di sisi lain, Toni mengakui bahwa kelompoknya juga masih dalam proses pengajuan izin usaha pertambangan (IUP) yang hingga saat ini belum juga dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya MIneral (ESDM) DIY.

Ada 32 perusahaan yang sudah mengajukan IUP untuk area penambangan di Kokap dan Temon dan 6 di antaranya sudah akan diterbitkan.

"Dalam waktu dekat kami juga akan mendatangi DPU ESDM untuk meminta kejelasan terkait perizinan itu. Kami juga berharap Pemkab Kulonprogo bisa membantu kelancaran proses perizinan ini," kata Toni.

Anggota Gerbang Bintang Selatan, Yusron Martofa mengatakan, pelibatan SDM lokal dalam proyek bandara seharusnya tidak hanya tekstual namun juga disertai implementasi langsung di lapangan.

Pihaknya memandang pelibatan potensi loikasl dalam percepatan pemabgnunan bandara masih kurang terlihat.

"Kami juga mendesak diterbitkannya Perpres terkait kewajiban melibatkan SDM lokal dalam proyek bandara," kata Yusron.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: ing
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help