TribunJogja/
Home »

DIY

Komisi III DPR RI Singgung Densus Tipikor Saat Kunjungan ke Polda DIY

Komisi III DPR RI menjaring masukan tentang penanganan kasus korupsi di daerah-daerah.

Komisi III DPR RI Singgung Densus Tipikor Saat Kunjungan ke Polda DIY
TRIBUNJOGJA.COM / Santo Ari
Komisi III DPR RI mengundang jajaran kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan akademisi dalam kunjungan kerja spesifiknya di Yogyakarta, Jumat (13/10/2017). Agenda hari mereka adalah mengevaluasi pemberatasan korupsi pasca reformasi. 

TRIBUNJOGJA.COM - Komisi III DPR RI mengundang jajaran kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan akademisi dalam kunjungan kerja spesifiknya di Yogyakarta, Jumat (13/10/2017).

Bertempat di gedung serbaguna Polda DIY, mereka mengevaluasi pemberatasan korupsi pasca reformasi.

Dalam kesempatan itu juga menyinggung rencana pembentukan Densus Tipikor.

Anggota DPR Komisi III DPR RI, Arsul Sani membenarkan bahwa pihaknya juga menyinggung pembahasan terkait densus tipikor namun tidak spesifik.

Menurutnya densus tipikor adalah usulan DPR kepada jajaran kepolisian kemudian disambut positif oleh Kapolri.

"Ide densus ini adalah penguatan di bidang penegakan hukum pemberatasan tindak pidana korupsi, juga agar polisi bersinergi dengan kejaksaan," jelasnya.

Terkait pengajuan dana yang mencapai Rp2,6 triliun, Arsul mengatakan bahwa hal itu akan dibicarakan lebih jauh dengan jajaran kementrian keuangan dan dirjen anggaran.

"Tentu nanti kita lihat dulu, jangan apa-apa liat angkanya. Ini kan ajuan anggaran untuk pembangunan infrastrukturnya, kelembagaan, personel, dan perlengkapan," ujarnya.

"Ini seperti dalam tanda kutip lembaga baru. Jadi memang diperlukan anggaran yang agak besar pada tahap awal. Cuma jumlahnya yang akan kita bahas lebih jauh," tambahnya.

Lebih jauh, dalam kesempatan kali itu, pihaknya juga menjaring masukan tentang penanganan kasus korupsi di daerah-daerah.

Masukan yang masuk antara lain agar korupsi dengan jumlah kecil seperti pungli untuk tidak harus diselesaikan ke ranah hukum.

"Jangan-jangan yang dikorupsi jumlahnya jauh lebih sedikit dari pada biaya yang diperlukan untuk melakukan proses hukum. Jadi perlu ada proses-proses hukum alternatif, sebagai perwujudan dari restorative justice," ulasnya.

Selain itu, bahasan pokok hari itu adalah menjaring masukan dari instansi penegak hukum terkait KUHP yang baru yang rencananya akan disahkan akhir tahun ini.

Setelah itu tahun depan bersama pemerintah akan membahas revisi KUHAP.(*)

Penulis: nto
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help