TribunJogja/
Home »

DIY

Pembentukan Densus Tipikor Polri tidak Masalah, Asalkan Sesuai dengan Perundang-undangan

Dengan biaya yang hampir mencapai Rp 3 triliun, harapannya Densus Tipikor tidak tebang pilih dalam pelaksanaan tugasnya.

Pembentukan Densus Tipikor Polri tidak Masalah, Asalkan Sesuai dengan Perundang-undangan
Yoseph Harry/ Tribun Jogja
HIFDZIL ALIM

Laporan Reporter Tribun Jogja, Pradito Rida Pertana

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Terkait rencana Kapolri, Jenderal Tito Karnavian dalam pembentukan Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Mabes Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI hari ini, Kamis (12/10/2017).

Mendapat tanggapan dari Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT UGM), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Hifdzil Alim, peneliti Pukat UGM mengatakan, pada dasarnya semakin banyak lembaga pemberantasan korupsi dibentuk maka akan semakin bagus dan dapat menekan tindak korupsi di Indonesia.

Namun, dalam pembentukan lembaga pemberantasan korupsi seperti Densus Tipikor nantinya diharapkan tetap berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Idealnya, semakin banyak lembaga pemberantasan korupsi itu bagus, hanya jika benar dibentuk harus tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku," katanya, Kamis (12/10/2017).

Lanjutnya, Kejaksaan sendiri dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2004 yang berisi mengenai kewenangan dalam menentukan penyidikan, maupun pengembangan tindak pidana khusus seperti korupsi.

Begitu juga dengan Kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.

"Kejaksaan boleh membuat lembaga khusus, untuk Kepolisian juga, karena sesuai dengan KUHP mereka punya kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait tindak pidana polisi juga. Artinya kalau Polri mau buat densus tipikor itu boleh dan tidak masalah. Hanya saja harus sesuai dengan perundang-undangan," jelasnya.

Sambungnya, KPK adalah lembaga yang mempunyai kewenangan supervisi, yaitu memiliki kewenangan untuk mengambil alih sebuah kasus korupsi yang tengah ditangani oleh penegak hukum lain.

Halaman
12
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help