TribunJogja/
Home »

Jawa

Driver Ojek Online di Magelang Diminta Tidak Kenakan Atribut Karena Ini

Atau, paling tidak, jaket dikenakan terbalik, agar tak terlalu mencolok.

Driver Ojek Online di Magelang Diminta Tidak Kenakan Atribut Karena Ini
ist
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Para driver ojek online diminta supaya tidak mengenakan atribut selama beroperasi oleh satpol PP Kota Magelang.

Atau, paling tidak, jaket dikenakan terbalik, agar tak terlalu mencolok.

Hal ini dilakukan demi menjaga kondusivitas.

"Sudah kami arahkan, agar (atribut) dibalik. Tujuannya biar tidak terkesan seperti provokasi. Makanya kami arahkan seperti itu," ujar Kepala Satpol PP Kota Magelang, Singgih Indri Pranggana, Kamis (12/10/2017).

Ia tidak memungkiri, sampai sejauh ini, masih banyak driver ojek online yang beroperasi, walau tidak semencolok dulu.

Namun, jika mereka berkumpul di lokasi yang masuk kategori zona merah, pihaknya memastikan bakal mengambil tindakan.

Baca: Bikin Baper! Cuma Bawa 1 Jas Hujan, Driver Ojek Onliine Lakukan Hal Ini pada Penumpangnya

"Itu kan memang bukan tempatnya. Tidak hanya driver ojek online saja, PKL (Pedagang Kaki Lima) pun kami halau kalau julalan di tempat yang tidak semestinya," katanya.

Singgih menekankan, bahwa pihaknya sama sekali bukan bermaksud membela angkutan kota (angkot), tetapi normatif dan sesuai prosedural.

Menurutnya, angkutan konvensional jelas legal, sementara yang berbasis online masih bermasalah terkait izin.

"Nah, yang secara izin tidak jelas, itu yang sensitif. Tapi, sama saja dengan daerah lain, kami juga tidak bisa menghentikan operasional mereka," jelasnya.

Singgih melanjutkan, yang bisa dilakukan oleh Satpol PP hanya memberi tindakan dari sisi manajerial, dengan menutup kantor Go-Jek Kota Magelang beberapa waktu lalu, lantaran dinilai melanggar Perda No. 6 tahun 2015 Kota Magelang, tentang ketertiban umum.

Lanjutnya, seandainya gedung tersebut hanya dijadikan tempat tinggal, Satpol PP tidak akan mempermasalahkan, karena memang sudah disewa.

Tapi, tidak boleh kalau ada aktivitas kantor atau usaha, karena Go-Jek tidak memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP).

"Ya, yang bisa kita tindak hanya di sisi manajerial saja, tutup kantornya secara fisik, tidak lebih dari itu. Kalau soal aplikasi, itu wewenang Kominsta dan ranah pusat," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: aka
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help