TribunJogja/
Home »

DIY

» Sleman

Bupati Sleman Hadiri Monitoring TMKK KB Kes Tk di Desa Trimulyo

Sri Purnomo menjelaskan kegiatan Bakti Sosial TNI Manunggal KB Kesehatan telah sejalan dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita).

Bupati Sleman Hadiri Monitoring TMKK KB Kes Tk di Desa Trimulyo
Tribun Jogja/ Amalia Nurul
Bupati Sleman, Sri Purnomo 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Bupati Sleman, Sri Purnomo menghadiri monitoring penilaian lomba TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK KB Kes) Tk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 di Balai Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman, Jumat (6/10/2017).

Dalam kegiatan tersebut tim monitoring terdiri dari unsur TNI, Pemda, dan tim penggerak PKK.

Sri Purnomo menjelaskan kegiatan Bakti Sosial TNI Manunggal KB Kesehatan telah sejalan dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita).

Diantaranya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan seperti cita ke-3, juga cita ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta terakhir cita ke-8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.

Baca: Sukseskan Program Keluarga Berencana, Korem 072 Yogyakarta Adakan MOP dan MOW

Dalam kesempatan tersebut, Sri Purnomo juga menyampaikan, sampai bulan Agustus jumlah peserta baru Keluarga Berencana (KB) telah tercapai 25,15% dan peserta aktif KB 77,41%.

"Pencapaian kesertaan KB sampai dengan bulan Agustus sebagai berikut: Peserta KB Baru telah tercapai 6.613 dari perkiraan permintaan pasar (PPM) 26.293 tercapai 25,15 %. Sedangkan Peserta aktif sebanyak 106.312 dari PPM 137.331 atau 77.41%," jelas Sri Purnomo.

Sementara itu, Dandim 0732 Sleman, Letkol Arm Djoko Sudjarwo menjelaskan tujuan utama monitoring kali ini untuk mencatat dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan program pemerintah dalam hal pengendalian laju pertumbuhan penduduk ini.

Apakah bisa berhasil atau tidak.

"Program dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam hal ini oleh pemerintah merupakan suatu program yang harus dijalankan," jelas Joko.

"Program yang beberapa waktu lalu diharapkan pegendalian laju penduduk bisa terkontrol tetapi pada evaluasi program tahun 2016 ternyata tidak tercapai. Mudah-mudahan kita selaku warga yang bertempat tinggal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyukseskan program yang dicanangkan oleh pemerintah," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: app
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help