TribunJogja/
Home »

DIY

Panwas Minta Masyarakat Waspada Jelang Pendaftaran Parpol

Masyarakat perlu waspada terkait tindakan pengumpulan identitas yang berkedok kegiatan di lingkungan masyarakat.

Panwas Minta Masyarakat Waspada Jelang Pendaftaran Parpol
internet
panwaslu

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta meminta masyarakat bersikap cerdas jelang pendaftaran Partai Politik untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Anggota Panwaslu Kota Yogyakarta Tri Agus Inharto mengatakan, masyarakat perlu waspada terkait tindakan pengumpulan identitas yang berkedok kegiatan di lingkungan masyarakat.

Saat ini jajaran partai politik (parpol) tengah disibukkan dengan penertiban keanggotaan.

"Pada masa sekarang, kartu identitas seperti KTP sangat berharga bagi parpol. Makanya, masyarakat harus cerdas. Apalagi jika ada kegiatan yang diikuti pengumpulan KTP," ujar Tri.

Masa pendaftaran parpol peserta Pileg dan Pilpres 2019 akan dibuka pada 3 Oktober 2017 mendatang.

Walau pendaftaran dilakukan oleh pimpinan pusat masing-masing parpol, namun pengurus di daerah turut digencarkan dengan pengurusan administrasi keanggotaan.

Sebab itu, parpol yang mengalami masalah terkait keanggotaan bisa saja melakukan jalan pintas.

Dicontohkannya, hal yang mungkin dilakukan yakni dengan menyelenggarakan kegiatan di masyarakat dan bersifat menghibur untuk menggaet peserta.

Para peserta lantas diminta mengumpulkan kartu identitas sebagai bukti diri.

"Ketika ada kegiatan seperti itu, harus dicermati betul pemanfaatan kartu identitas untuk apa," sebutnya.

Sementara itu Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta Iwan Ferdian Susanto berharap, saat verifikasi keanggotaan parpol, KPU tidak sekadar sampling administratif melainkan bisa mengecek langsung ke lapangan.

Apalagi keanggotaan ganda sudah dapat dilihat melalui sistem informasi partai politik (Sipol).

"Misal dalam Sipol diketahui ada anggota ganda, ya jangan langsung dicoret semuanya. Tapi dipastikan, yang bersangkutan itu faktanya bagaimana, apakah dicatut oleh satu parpol atau justru keduanya," jelas Iwan.

Selain masalah keanggotaan, kantor kesekretariatan parpol juga harus dicek secara langsung.

Hal ini bertujuan mengantisipasi kantor fiktif, terutama bagi parpol baru yang sampai saat ini belum diketahui kantor kesekretariatannya. (*)

Penulis: gil
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help